Beri Ruang Likuiditas Lebar, Purbaya Proyeksi Kredit Melesat Lampaui 20 Persen

JAKARTA - Penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) milik pemerintah di sistem perbankan resmi diperpanjang hingga Juli 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai strategi ini efektif untuk membanjiri perbankan dengan likuiditas, yang pada gilirannya akan memacu pertumbuhan kredit melampaui level 20 persen.

Saat ini, efek dari kebijakan tersebut mulai terasa dengan realisasi pertumbuhan kredit perbankan yang bertengger di angka 13,8 persen. Purbaya menyebut indikator ini sebagai sinyal kuat membaiknya peredaran dana di sektor keuangan.

"SAL kalau ditahan terus ke depan, cukup menciptakan pertumbuhan kredit di atas 20 persen. Data terakhir kan kredit 13,8 persen, meningkat dibanding sebelumnya karena pengaruh likuiditas di sistem keuangan kita tadi," jelasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (2/9).

Pantau Pergerakan Uang Primer

Sebagai instrumen pemantauan, Purbaya lebih mengandalkan pertumbuhan base money (M0) ketimbang rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK). Data menunjukkan base money tumbuh impresif 18,3 persen pada Juli 2026, dan diperkirakan masih bertahan di level 18 persen sepanjang Agustus.

Kementerian Keuangan tidak bergerak sendiri dalam menjaga ketersediaan dana ini. Purbaya menekankan pentingnya kolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) agar kebijakan SAL benar-benar menstimulasi perekonomian riil.

"Dengan koordinasi yang lebih baik antara keuangan dengan bank sentral, ruang bagi kita untuk menciptakan kondisi likuiditas yang bagus untuk perbankan terbuka lebar. Sektor swasta itu bisa tumbuh lebih baik dibanding tahun sebelumnya," terangnya.

Keyakinan Tembus Target Ekonomi

Dukungan likuiditas yang kuat ini menjadi landasan optimisme pemerintah terhadap laju ekonomi nasional. Purbaya meyakini pertumbuhan ekonomi dapat dengan mudah menyentuh angka 6 persen ke atas berkat dorongan kinerja lintas sektor.

"Itu, kalau pemerintah malas saja bisa tumbuh 6 persen ekonominya. Kan sekarang pemerintah rajin, jadi akan signifikan di atas 6 persen," ungkapnya.

Meski dana tersebut disimpan cukup lama di perbankan, Purbaya menyebut pemerintah tetap memiliki fleksibilitas penarikan. Namun, ia memastikan langkah tersebut tidak akan diambil secara gegabah tanpa koordinasi matang bersama BI dan persetujuan prosedur dari DPR, demi menjaga stabilitas uang beredar di masyarakat. ***