Berantas Ketimpangan SDM, Pendidikan dan Gizi Harus Berjalan Selaras di Bumi Cenderawasih

JAKARTA - Realitas pahit anak-anak pedalaman yang terpaksa menimba ilmu dengan perut kosong memicu keprihatinan. Kondisi ini mendorong Wakil Gubernur Papua Pegunungan sekaligus Kepala Suku Adat Papua, Ones Pahabol mendesak pemerintah pusat agar menyatukan pelaksanaan pembebasan biaya pendidikan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Aspirasi tersebut ia sampaikan langsung di hadapan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kamis (17/9/2026). Ia memandang penyediaan anggaran untuk kedua program ini harus diperluas cakupannya mulai tahun depan.

"Pendidikan gratis dan makanan gratis harus berpasangan," tegasnya.

Mengentaskan Lapar di Ruang Kelas

Menurut Ones, ketiadaan biaya sekolah merupakan kunci utama untuk memangkas ketimpangan sosial sekaligus mendongkrak kualitas sumber daya manusia di wilayah timur Indonesia. Namun, langkah itu dirasa belum cukup jika tidak dibarengi dengan pemenuhan gizi yang memadai.

"Di daerah terpencil, ada anak-anak yang pergi ke sekolah dengan perut kosong karena keterbatasan makanan di rumah," ungkap Ones.

Roda Ekonomi Baru bagi Petani Lokal

Penerapan MBG diyakini membawa efek ganda bagi masyarakat. Selain menekan angka tengkes atau stunting, dapur-dapur umum yang memasok makanan untuk para siswa akan menyerap hasil panen warga. Sayuran dari kebun serta tangkapan ikan nelayan setempat akan memiliki pasar yang pasti guna menyuplai kebutuhan pokok program tersebut.

Pemerataan Lewat Sekolah Rakyat

Guna menopang berjalannya program itu, Ones turut menyuarakan pentingnya pembangunan fasilitas pendidikan yang merata. Ia memproyeksikan kehadiran Sekolah Rakyat di seluruh wilayah tingkat dua se-Tanah Papua.

"Kita harapkan di setiap kabupaten dibangun Sekolah Rakyat, sehingga pendidikan berkualitas dan makanan gratis dapat berjalan bersama untuk membangun masa depan anak-anak Papua," pungkasnya.***