Kembalikan Uang Koruptor untuk Pendidikan, Cara Prabowo Ratakan Akses PTN Gratis

JAKARTA - Mengalihkan aset sitaan dari praktik korupsi untuk membiayai pendidikan anak bangsa menjadi jalan keluar yang ditawarkan Presiden RI, Prabowo Subianto. Rencana menghapus beban biaya sekolah negeri hingga jenjang perguruan tinggi ini kini tengah digodok secara serius oleh kementerian terkait dan mendapat pengawasan langsung dari parlemen.

Mendiktisaintek, Brian Yuliarto menyatakan kesiapannya menjalankan arahan tersebut. Ia membeberkan bahwa proses penelaahan opsi pembiayaan untuk membebaskan biaya kuliah di kampus negeri sudah mulai berjalan di internal kementeriannya.

"Setelah selesai, tentu kami akan laporkan kepada Bapak Presiden untuk dibahas secara menyeluruh bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya," ungkap Brian, Minggu (20/9/2026).

Menyiapkan Karpet Merah Pendidikan Tinggi

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah membuka akses pendidikan seluas-luasnya. Brian mencatat, sepanjang tahun 2025 terdapat sekitar 28,2 persen mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri yang perkuliahannya ditopang oleh skema bantuan pemerintah, termasuk KIP Kuliah maupun beasiswa bagi kelompok kurang mampu.

"Semangatnya sama: bagaimana kita semakin membuka akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh anak Indonesia," imbuhnya.

Peringatan Terkait Beban Fiskal

Kesiapan kementerian ini mendapat sambutan dari Senayan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian menilai skema pembebasan biaya bagi kampus negeri sangat mungkin diwujudkan asalkan dirancang secara presisi dan berbasis kemampuan fiskal negara.

Hadrian menyoroti urgensi simulasi pendanaan, mengingat hilangnya pendapatan kampus dari komponen Uang Kuliah Tunggal (UKT) harus diganti sepenuhnya oleh negara. Tujuannya agar operasional kampus, fasilitas, hingga kesejahteraan para tenaga kependidikan dan dosen tidak mengalami stagnasi.

"Saat ini anggaran pendidikan memang besar dan untuk RAPBN 2027 alokasi pendidikan direncanakan sekitar Rp819,44 triliun. Tetapi anggaran tersebut tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan transfer ke daerah, sehingga tidak seluruhnya bisa langsung dialokasikan untuk membiayai pendidikan gratis di PTN," papar Hadrian, Minggu (20/9/2026).

Oleh sebab itu, dalam pembahasan anggaran mendatang, ia memandang alokasi bagi Kemdiktisaintek perlu dipertebal guna menjamin jalannya program pendidikan tinggi yang bermutu.

Tarik Uang Koruptor demi Rakyat

Wacana ini sebelumnya mengemuka dengan lantang saat Prabowo Subianto berpidato dalam perayaan HUT ke-28 PAN di JCC, Jakarta, Jumat (18/9/2026). Di hadapan para hadirin, ia menyampaikan komitmennya untuk menggelar rapat terbatas khusus membahas pendidikan negeri gratis secara menyeluruh.

"Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis," cetusnya.

Prabowo menepis keraguan publik mengenai asal muasal dana untuk menopang program raksasa tersebut. Ia menegaskan bahwa uang hasil tindak pidana korupsi yang berhasil diselamatkan negara akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk layanan pendidikan.

Keinginan mencetak pendidikan gratis ini berakar dari fokus kerjanya selama dua tahun memimpin pemerintahan. Prabowo membeberkan masih banyak pekerjaan fisik yang tak bisa ditunda, mulai dari perbaikan atap sekolah yang runtuh, ketersediaan toilet layak, hingga pembangunan jembatan pedesaan.

Selain infrastruktur fisik, ia juga memprioritaskan perbaikan taraf hidup guru, perawat, dokter, hingga hakim. "Karena kita mau menghabiskan korupsi, kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, kita tidak mau hakim-hakim kita dibeli," pungkasnya kala menanggapi soal tuduhan kurangnya komunikasi publik akibat pemerintahannya terlalu fokus bekerja.***