Fasilitas Mewah Napi Terbongkar, Dirjen Pas Pastikan Ferdy Sambo Ikut Diperiksa

JAKARTA - Skandal dugaan kepemilikan fasilitas mewah bagi narapidana tertentu memaksa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) merombak susunan manajemen Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Sebanyak lima pejabat struktural ditarik dari jabatannya demi memuluskan kerja Tim Investigasi Pemerintah.

Kebijakan penarikan pejabat ini dibeberkan secara terbuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026). Agenda utama rapat berpusat pada klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) mengenai temuan Ombudsman RI di lapangan.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imipas, Mashudi, menjelaskan bahwa penanganan polemik ini melibatkan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus). Penyelidikan menyasar sejumlah narapidana kasus pidana umum maupun korupsi.

Sasar Mantan Petinggi Polri

Di antara puluhan warga binaan yang dimintai keterangan, nama mantan Kepala Divisi Propam Polri, Ferdy Sambo, turut masuk dalam daftar periksa. Tim gabungan memastikan tidak ada perlakuan khusus bagi terpidana selama menjalani masa hukuman di balik jeruji besi.

"Ditpam Intel dan Dit Patnal melakukan pemeriksaan 21 warga binaan asimilasi di SAE, 33 warga binaan perkara tipikor dan warga binaan atas nama Ferdi Sambo, perkara pidana umum," terang Mashudi dalam forum legislatif tersebut.

Aksi turun gelanggang ini diinisiasi setelah Kepala Bappisus, Aries Marsudiyanto, dan Menteri Imipas, Agus Andrianto, meninjau langsung kondisi blok tahanan Lapas Cibinong, Jumat (25/9/2026). Kunjungan ini bertujuan merespons keresahan masyarakat dan memberikan penjelasan transparan terkait dugaan yang viral.

Kendali Diambil Alih Plh

Untuk memastikan roda administrasi dan pembinaan narapidana tidak terganggu, Ditjen Pas langsung menunjuk Pelaksana Harian (Plh) sebagai pengganti pucuk pimpinan yang tengah menjalani pemeriksaan. Langkah cepat ini menjamin layanan publik di fasilitas pemasyarakatan tersebut tetap beroperasi normal.

Lima posisi yang dikosongkan sementara meliputi Kepala Lapas, Kepala KPLP, Kasi Binadik, Kasi Kamtib, hingga Kaur Umum. Keputusan mencabut otoritas para pejabat ini berlaku efektif sejak hari inspeksi dilakukan.

"Pada hari yang sama, Ditjen Pas menarik 5 pejabat untuk kepentingan pemeriksaan, yaitu adalah Kalapas, Kepala KPLP, Kasi Binadik, Kasi Kamtib, dan Kaur Umum," tegasnya mengakhiri penjelasan. ***