Ganjil Genap Jakarta Dinilai Gerus Bisnis Mal, PKS Minta Evaluasi
 |
| Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli. (Ist). |
Kamis, 01 Oktober 2026 12:23 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
JAKARTA- Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengevaluasi penerapan kebijakan ganjil-genap (gage) yang telah berlangsung sekitar satu dekade.
Evaluasi dinilai perlu dilakukan dengan mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap aktivitas ekonomi di Jakarta.
Taufik menyampaikan hal itu dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (1/10/2026). Menurut dia, penerapan ganjil-genap selama ini memang memberikan sejumlah dampak positif, terutama dalam pengaturan lalu lintas.
Namun, dia meminta dampak negatif kebijakan tersebut terhadap sektor ekonomi tidak diabaikan. Taufik menyebut adanya laporan dari masyarakat terkait penurunan omzet sejumlah pusat ekonomi yang berada di ruas jalan yang menerapkan ganjil-genap.
"Peraturan ganjil-genap di Jakarta ini sudah sampai 10 tahun, sudah 2 dekade. Ada banyak hal positif yang didapat, tapi kemudian harus diakui juga tentang dampak negatifnya," kata Taufik.
Dia mengatakan, sejumlah mal atau pusat ekonomi yang berada di jalur ganjil-genap dilaporkan mengalami penurunan omzet. Bahkan, menurut dia, terdapat sejumlah pusat usaha yang akhirnya tutup akibat kondisi tersebut.
Taufik juga menyoroti perubahan pola pembangunan pusat perbelanjaan di Jakarta. Dia menilai, muncul kecenderungan pembangunan mal di wilayah pinggiran yang tidak menerapkan kebijakan ganjil-genap.
"Bagus juga sih ada perubahan pola di mana mal-mal itu dibangun di pinggiran yang tidak gage, tapi kemudian di pinggir itu nyaris ada yang juga keluar dari Jakarta," ujarnya.
Taufik mengungkapkan, perpindahan aktivitas ekonomi ke luar Jakarta berpotensi menjadi kerugian bagi Ibu Kota karena sumber kegiatan ekonomi ikut bergeser ke wilayah penyangga.
"Ini kan juga yang kedua adalah kerugian bahwa sumber ekonomi Jakarta jadi hilang karena mereka keluar dari Jakarta," tegasnya.
Karena itu, Taufik meminta kebijakan ganjil-genap tidak hanya dievaluasi dari sisi kelancaran lalu lintas, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian. Ia menyatakan, aspek ekonomi perlu menjadi bagian dalam setiap pengambilan keputusan terkait pembatasan kendaraan di Jakarta.
"Saya kira perlu dievaluasi gage atau ganjil-genap ini untuk bisa lebih diperhatikan juga aspek ekonomi yang membarengi keputusan tersebut," pungkas Taufik. ***
| Editor | : | Senopati Ukoro |
| Kategori | : | Badminton, SEA Games, Ekonomi, DKI Jakarta |
