Tolak Konser Andrea Bocelli di Jakarta, Dailami Minta Pemerintah Tegas

 

Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih cermat dalam memberikan ruang dan dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan figur publik dengan rekam jejak kontroversial terkait konflik Palestina-Israel. Terlebih, Indonesia selama ini secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan menentang segala bentuk penjajahan.

 

"Sikap pemerintah harus tercermin dalam setiap kebijakan, termasuk ketika memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan konser maupun kegiatan berskala internasional," kata Dailami, Minggu (1/11/2026).

 

Dailami menjelaskan, persoalan ini tidak bisa semata-mata dilihat dari perspektif pariwisata dan keuntungan ekonomi. Sebab, ada aspek moral, kemanusiaan, serta konsistensi sikap politik Indonesia yang harus menjadi pertimbangan utama.

 

Berdasarkan informasi penyelenggara, konser bertajuk Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary World Tour Indonesia merupakan rangkaian peringatan 30 tahun album Romanza yang dirilis pada 1997. Selain di Jakarta pada 3 November 2026, konser tersebut telah dijadwalkan berlangsung di kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, pada 31 Oktober 2026.

 

Penyelenggara menyebut Indonesia menjadi satu-satunya lokasi pertunjukan publik Andrea Bocelli di kawasan Asia-Pasifik sepanjang 2026. Konser tersebut diproyeksikan menghadirkan sekitar 7.000 penonton di Borobudur dan 9.000 penonton di Jakarta.

 

Dari sisi ekonomi, Kementerian Pariwisata bahkan menargetkan rangkaian konser tersebut memberikan dampak ekonomi mencapai 44 juta dolar AS atau sekitar Rp792 miliar. Sementara itu, harga tiket yang ditawarkan berkisar mulai Rp1 juta hingga lebih dari Rp15 juta.

 

Meski demikian, Dailami mengingatkan bahwa proyeksi keuntungan ekonomi tidak boleh mengesampingkan sensitivitas masyarakat terhadap persoalan Palestina. Terlebih, penyelenggaraan konser di kawasan Candi Borobudur pada 31 Oktober juga diwarnai aksi penolakan dari sejumlah elemen masyarakat.

 

Dailami menuturkan, kondisi tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah sebelum melanjutkan penyelenggaraan konser di Jakarta. Pemerintah perlu mengedepankan kehati-hatian agar situasi tetap kondusif dan tidak memunculkan polemik yang lebih luas.

 

Ia menegaskan, jangan sampai kepentingan promosi pariwisata dan ekonomi justru menimbulkan kesan bahwa Indonesia tidak sungguh-sungguh dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina.

 

"Jangan sampai masyarakat Palestina melihat Indonesia sebagai negara yang tidak serius atau tidak sepenuhnya mendukung perjuangan mereka. Selama ini Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang konsisten membela Palestina. Jangan sampai konsistensi dan kepercayaan itu justru dipertanyakan akibat kebijakan yang tidak sensitif terhadap persoalan ini," jelasnya.

 

Dailami berharap, pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana konser di Indonesia dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, menjaga kondusivitas nasional, serta memastikan setiap kebijakan tetap sejalan dengan prinsip konstitusi dan komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

 

"Saya meminta semua elemen bangsa Indonesia bisa secara konsisten menunjukkan keberpihakan kepada rakyat Palestina," pungkas Dailami. ***