Koordinator Presidium GKJ: Ratas Gubernur di Kecamatan Perlu Serap Langsung Aspirasi Warga

 

Adjie menyebut, sejumlah unsur masyarakat seperti Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Ketua RT/RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat perlu diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, pengalaman, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

 

"Ratas di kecamatan sudah merupakan langkah yang sangat baik. Namun, akan lebih baik apabila Pak Gubernur juga berdialog langsung dengan perwakilan warga untuk mengetahui sejauh mana program-program Pemprov DKI benar-benar dirasakan manfaatnya dan kebutuhan riil masyarakat," kata Adjie, Senin (9/11/2026).

 

Adjie menjelaskan, keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya diukur melalui laporan administratif, serapan anggaran, maupun indikator kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). 

 

"Pemerintah juga perlu melihat secara langsung tingkat kepuasan masyarakat, kualitas pelayanan publik, serta kesesuaian program dengan kebutuhan riil warga," terangnya.

 

Dialog langsung dengan masyarakat, lanjut Adjie, dapat memberikan perspektif yang lebih utuh kepada gubernur mengenai berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.

 

Persoalan tersebut antara lain mencakup pelayanan publik, penanganan lingkungan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, infrastruktur, hingga pemberdayaan masyarakat.

 

"Masukan dari warga di tingkat lingkungan sangat penting karena mereka yang bersentuhan langsung dengan pelayanan dan program pemerintah. Dari sana bisa terlihat apakah sebuah kebijakan sudah berjalan sesuai tujuan atau masih terdapat persoalan dalam pelaksanaannya," bebernya.

 

Adjie memaparkan, forum dialog warga juga dapat menjadi instrumen evaluasi terhadap kinerja OPD. Sehingga, kebijakan yang dirumuskan di tingkat provinsi dapat dipastikan diterjemahkan secara efektif hingga tingkat kelurahan dan lingkungan permukiman.

 

"Pendekatan tersebut sekaligus dapat memperkuat prinsip pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada hasil," ungkapnya.

 

Adjie menuturkan, komunikasi langsung antara kepala daerah dan masyarakat juga dinilai mampu membantu mengidentifikasi kesenjangan antara perencanaan program, pelaksanaan di lapangan, serta manfaat yang benar-benar dirasakan warga.

 

"Pak Pram tidak hanya mendapatkan laporan dari jajaran birokrasi, tetapi juga memperoleh gambaran langsung dari masyarakat sebagai penerima manfaat utama pembangunan," imbuhnya.

 

Untuk itu, Adjie mendorong agar ke depan ratas di tingkat kecamatan tidak hanya menjadi forum koordinasi internal pemerintahan. Forum tersebut, menurutnya, dapat dikembangkan menjadi forum evaluasi partisipatif dengan menghadirkan unsur pemerintah dan representasi masyarakat secara proporsional.

 

"Kami ingin Pak Gubenur terhindar dari pola Asal Bapak Senang (ABS) karena hanya mendengar paparan dari jajarannya. Padahal, Ratas ini bisa menjadi sarana bagi warga untuk menyampaikan keluhan atau masukan yang mungkin saja menyoroti kinerja pejabat di wilayah," tegasnya.

 

Melalui pola itu, Adjie menambahkan, komunikasi antara Pemprov DKI dan masyarakat diharapkan semakin terbuka. Pemerintah dapat memperoleh masukan secara langsung, sementara masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan dan mengevaluasi pelayanan yang mereka terima.

 

"Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan bukan semata-mata diukur dari seberapa banyak program dilaksanakan, tetapi sejauh mana program tersebut memberikan perubahan nyata bagi kehidupan warga Jakarta," pungkas Adjie. ***