Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ketua Umum NAIJU Apresiasi Pemprov DKI Gulirkan Try Out Gratis Masuk Perguruan Tinggi
Metropolitan
22 jam yang lalu
Ketua Umum NAIJU Apresiasi Pemprov DKI Gulirkan Try Out Gratis Masuk Perguruan Tinggi
2
Bursa Wapres Pengganti Gibran Memanas, Dasco Ungguli Sugiono? Ini 3 Modal Politiknya
Nasional
23 jam yang lalu
Bursa Wapres Pengganti Gibran Memanas, Dasco Ungguli Sugiono? Ini 3 Modal Politiknya
3
Mariano Peralta Cerita Soal Adaptasi di Persib dan Kota Bandung
Sepakbola
21 jam yang lalu
Mariano Peralta Cerita Soal Adaptasi di Persib dan Kota Bandung
4
Kalahkan Wakil Chinese Taipei, Amali/Siti Fadia Raih Tiket ke Babak 16 Besar
Badminton
22 jam yang lalu
Kalahkan Wakil Chinese Taipei, Amali/Siti Fadia Raih Tiket ke Babak 16 Besar
5
Mengaku Sudah Konsultasi ke KPK, Proyek Pemengaruh Raffi Ahmad Senilai Rp14,7 Miliar Disorot
Nasional
4 jam yang lalu
Mengaku Sudah Konsultasi ke KPK, Proyek Pemengaruh Raffi Ahmad Senilai Rp14,7 Miliar Disorot
6
Persib Bandung Hadapi Jadwal Superpadat Hingga Desember 2026
Sepakbola
21 jam yang lalu
Persib Bandung Hadapi Jadwal Superpadat Hingga Desember 2026
Home  /  Berita  /  Nasional

Usut Dugaan Suap Layanan Pertanahan, KPK Panggil Dua Pejabat Tinggi Kementerian ATR/BPN

Usut Dugaan Suap Layanan Pertanahan, KPK Panggil Dua Pejabat Tinggi Kementerian ATR/BPN
Ilustrasi. Gedung KPK
Rabu, 18 November 2026 14:00 WIB

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua Direktur Jenderal pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan sertifikat hak guna bangunan (HGB). Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi serta penerimaan lainnya di lingkungan kementerian tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengonfirmasi kehadiran kedua pejabat eselon satu tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026). Kedua saksi yang dimintai keterangan ialah Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi serta Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya.

"Saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN," jelasnya.

Selain dua pejabat tinggi kementerian itu, penyidik turut memeriksa Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Muhammad Rizal dan seorang pihak swasta bernama R Eko Yufri Krismawan Nugroho. Hingga saat ini, materi pemeriksaan terhadap para saksi belum dirinci lebih lanjut oleh penyidik.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein memaparkan bahwa proses penyidikan kasus suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN terus berjalan dan berpeluang dikembangkan. Penyidik secara maraton memeriksa sejumlah saksi guna memverifikasi sumber dana dari uang yang telah disita dalam perkara tersebut.

Berdasarkan hasil pendalaman sementara, aliran dana tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan mutasi atau rotasi jabatan di internal kementerian serta layanan pertanahan seperti hak guna usaha (HGU) dan HGB. Penyidik juga menemukan indikasi pengurusan layanan pertanahan lain yang melibatkan pihak swasta di luar PT Summarecon Agung Tbk.

"Jadi ada beberapa yang sudah saat confirm kan ada dari PT Summarecon ya, beberapa yang di Bogor, tetapi kami juga melakukan identifikasi dari pengurusan layanan pertanahan lain yang tidak menutup peluang akan ada pengembangan penyidikan untuk perkara yang saat ini sedang berjalan," paparnya.

Dalam rangkaian perkara ini, lembaga antirasuah tersebut sebelumnya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Penetapan status hukum itu berkaitan dengan dugaan suap pembukaan blokir lahan milik PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor serta dugaan praktik jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Terkait dengan dugaan penerimaan lainnya, baik penerimaan-penerimaan dari internal yang berkaitan dengan rotasi, promosi, ataupun mutasi jabatan, diduga juga penerimaan yang dilakukan para oknum di Kementerian ATR/BPN ini berkaitan dengan layanan pertanahan lainnya," terangnya, Jumat (18/9).

Adapun kedelapan tersangka dalam kasus ini meliputi Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Lampri (LMP); Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung (SON); serta Direktur Utama Summarecon, Adrianto Pitojo Adi (ADR). Lima tersangka lainnya yakni Arif Sugiyanto (ARF), Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ), pihak swasta Rizal Pahlevi (LEV), Erwin (ERW), serta Muhammad Fakhry (MF). ***

Editor:M Rafdinal Adrianto
Sumber:detik.com
Kategori:Nasional
wwwwww