DJP Raup Rp60,1 Triliun dari Pajak Ekonomi Digital hingga Akhir Oktober 2026
![]() |
| Warga mengamati aplikasi-aplikasi 'start up' yang dapat diunduh melalui telepon pintar. |
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membukukan penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital sebesar Rp60,1 triliun hingga 31 Oktober 2026. Akumulasi setoran tersebut berasal dari empat sektor, meliputi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), transaksi aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah lewat Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP). Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola kegiatan ekonomi sekaligus transaksi masyarakat.
"Untuk merespons perkembangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan perpajakan agar sistem perpajakan tetap relevan dengan dinamika ekonomi digital," paparnya melalui keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
Jika dirinci berdasarkan sumber penerimaannya, PMSE menjadi penyumbang paling besar dengan realisasi mencapai Rp46,36 triliun. Posisi selanjutnya diisi Pajak SIPP yang menyumbang Rp6,02 triliun, diikuti sektor fintech sebesar Rp5,5 triliun, dan pajak atas transaksi aset kripto senilai Rp2,23 triliun.
Sampai penghujung Oktober 2026, otoritas pajak telah menetapkan 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sepanjang bulan Oktober 2026, tidak ada penambahan pelaku usaha yang ditunjuk maupun perubahan data pemungut. Dari keseluruhan daftar tersebut, sebanyak 249 pelaku usaha tercatat sudah menjalankan kewajiban memungut dan menyetorkan PPN hingga terkumpul Rp46,36 triliun per 31 Oktober 2026.
Pengumpulan PPN PMSE sendiri bergerak naik secara bertahap sejak 2020. Tahun perdana, setorannya tercatat sebesar Rp731,4 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp3,9 triliun tahun 2021 dan Rp5,51 triliun tahun 2022. Tren kenaikan berlanjut dengan capaian Rp6,76 triliun tahun 2023, Rp8,44 triliun tahun 2024, serta Rp10,32 triliun sepanjang 2025. Khusus periode Januari hingga Oktober 2026, setoran PPN PMSE sudah menyentuh Rp10,69 triliun.
Bergeser ke lini transaksi aset kripto, DJP menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp2,23 triliun hingga Oktober 2026. Komposisinya terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 senilai Rp1,34 triliun serta PPN dalam negeri sebesar Rp881,82 miliar.
Merujuk catatan DJP, pungutan pajak kripto mulai terkumpul sebesar Rp246,54 miliar tahun 2022, lalu menjadi Rp220,89 miliar tahun 2023. Realisasi tersebut kemudian naik menjadi Rp620,38 miliar tahun 2024 dan kembali bertambah menjadi Rp796,74 miliar tahun 2025. Sementara untuk rentang Januari hingga Oktober 2026, transaksi aset kripto menyumbang Rp341,61 miliar.
Dari sektor fintech, setoran pajak yang tercatat sampai 31 Oktober 2026 mencapai Rp5,5 triliun. Perolehan ini terbagi ke dalam tiga komponen, yakni PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap senilai Rp1,53 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri sebesar Rp728,28 miliar, serta PPN dalam negeri yang mencapai Rp3,24 triliun.
Apabila ditelusuri secara historis, penerimaan pajak fintech dimulai dari Rp446,39 miliar tahun 2022. Nominalnya bertambah menjadi Rp1,11 triliun tahun 2023 dan menyentuh Rp1,48 triliun tahun 2024. Memasuki tahun 2025, realisasinya tercatat sebesar Rp1,37 triliun, sedangkan sepanjang Januari hingga Oktober 2026 mencapai Rp1,09 triliun.
Adapun pengadaan barang dan jasa pemerintah lewat Pajak SIPP menyetor Rp6,02 triliun hingga akhir Oktober 2026. Rinciannya mencakup PPh Pasal 22 sebesar Rp453,71 miliar dan PPN senilai Rp5,57 triliun.
Berdasarkan catatan tahunan, Pajak SIPP menghimpun Rp402,38 miliar tahun 2022, lalu tumbuh menjadi Rp1,12 triliun tahun 2023 dan Rp1,33 triliun tahun 2024. Tahun 2025, setorannya tercatat sebesar Rp1,23 triliun, sementara kurun Januari hingga Oktober 2026 telah membukukan Rp1,95 triliun.
Melihat pertumbuhan aktivitas ekonomi digital tersebut, ia menilai ekosistem perpajakan perlu terus dikembangkan agar mampu beradaptasi terhadap perubahan. DJP pun membenahi sistem administrasi serta mekanisme pemungutan pajak untuk mengakomodasi perkembangan model bisnis dan variasi transaksi digital demi mengoptimalkan kontribusinya terhadap penerimaan negara.
"Melalui langkah tersebut, DJP berupaya memastikan aktivitas ekonomi digital berkontribusi secara optimal terhadap penerimaan negara, sekaligus mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil bagi seluruh pelaku usaha," tutupnya. ***
| Editor | : | M Rafdinal Adrianto |
| Sumber | : | kumparan.com |
| Kategori | : | Nasional |













