Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Coach Koko Heru Optimistis Penuhi Target di Mongolia
Basket
20 jam yang lalu
Coach Koko Heru Optimistis Penuhi Target di Mongolia
2
Melaju ke Semifinal, Chiara Kalahkan India dan Lanny/Ester Tumbangkan Malaysia
Badminton
20 jam yang lalu
Melaju ke Semifinal, Chiara Kalahkan India dan Lanny/Ester Tumbangkan Malaysia
3
Rehan/Melati dan Bimo/Arlya Melaju ke Semifinal
Badminton
21 jam yang lalu
Rehan/Melati dan Bimo/Arlya Melaju ke Semifinal
4
Aboe Bakar: PKS Siap Sukseskan Astacita Presiden Prabowo
Nasional
16 jam yang lalu
Aboe Bakar: PKS Siap Sukseskan Astacita Presiden Prabowo
5
KONI Pusat Ingin PON Pantai I/2026 Ajang Kolaborasi Olahraga dan Pariwisata
PON
15 jam yang lalu
KONI Pusat Ingin PON Pantai I/2026 Ajang Kolaborasi Olahraga dan Pariwisata
6
Apresiasi Tinggi Igor Tolic buat Persib Bandung Yang Menang Telak
Sepakbola
21 jam yang lalu
Apresiasi Tinggi Igor Tolic buat Persib Bandung Yang Menang Telak
Home  /  Berita  /  Nasional

Wapres Pengganti Gibran, Prof Teguh: Representasi Daerah Pilihan Rasional

Wapres Pengganti Gibran, Prof Teguh: Representasi Daerah Pilihan Rasional
Guru Besar Undip, Profesor Teguh sebut pengganti Gibran dari DPD RI pilihan rasional. (Ist)
Sabtu, 21 November 2026 13:47 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
JAKARTA- Pengamat politik senior Universitas Diponegoro (Undip), Profesor Teguh Yuwono menyebut, Presiden RI, Prabowo Subianto memiliki sejumlah pilihan dalam menentukan wakil presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Teguh menjelaskan, Prabowo pastinya ingin menjaga kenyamanan dan stabilitas politik hingga akhir masa pemerintahan pada 2029, pilihan dari unsur partai politik, baik partai sendiri maupun partai koalisi menjadi opsi yang relatif aman.

 
Namun, jika ingin mengambil keputusan secara lebih rasional dan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, Prabowo dapat mempertimbangkan figur profesional nonpartai atau tokoh yang merepresentasikan kepentingan daerah.
 
"Kalau mau nyaman dan aman, pilihkan dari unsur Parpol, bisa partainya sendiri atau anggota koalisi. Tetapi kalau mau rasional, pilih profesional nonpartai atau unsur keterwakilan daerah," kata Teguh, Sabtu (21/11/2026).
 
Guru Besar yang juga Dekan FISIP Undip itu mengatakan, sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, Presiden mengusulkan dua calon Wapres kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih.
 
Presiden dijadwalkan mengirimkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR RI pada 25 November 2026.
 
"Itu hak prerogratif presiden dalam menentukan dua nama," terangnya.
 
Teguh mengingatkan agar Prabowo tidak hanya mempertimbangkan aspek stabilitas politik ketika menentukan calon wakil presiden. Menurutnya, apabila ingin memperoleh simpati dan meningkatkan kepercayaan publik, figur yang dipilih tidak harus berasal dari partai politik.
 
"Kalau ingin mendapat simpati publik, sebaiknya bukan partai. Tetapi mengambil aspek kedua, yaitu kalangan profesional atau tokoh daerah," tegasnya.
 
Ia menyebut, terdapat sejumlah tokoh yang dapat merepresentasikan kepentingan daerah, termasuk empat pimpinan DPD RI, yakni Ketua DPD RI Sultan, Baktiar Najamudin; serta Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung.
 
Menurutnya, para pimpinan DPD RI tersebut memiliki pengalaman dan basis yang mengakar di daerah, sehingga dinilai memahami persoalan serta kebutuhan daerah.
 
"Empat tokoh yang mengakar di daerah, menguasai persoalan daerah dan tahu prioritas apa yang perlu disentuh saat ini," bebernya.
 
Meski demikian, Teguh menilai, pilihan dari unsur koalisi maupun keterwakilan daerah tetap menjadi opsi yang lebih aman jika Presiden ingin memastikan stabilitas pemerintahan hingga 2029.
 
Sebaliknya, apabila memilih figur dari partai nonkoalisi, potensi resistensi dari partai-partai pendukung pemerintah tetap perlu diperhitungkan.
 
"Kalau ingin aman sampai selesai 2029, unsur koalisi dan keterwakilan daerah lebih baik. Sebab kalau dari nonkoalisi resisten mendapat penolakan dari parpol pendukung di koalisi," jelasnya.
 
Teguh memaparkan, calon Wapres setidaknya dapat berasal dari tiga kluster. Pertama, partai pengusung atau partai koalisi. Kedua, partai nonkoalisi. Ketiga, kalangan nonpartai, seperti unsur daerah dari DPD RI, gubernur maupun tokoh lainnya.
 
"Sumbernya bisa dari tiga kluster, yaitu partai pengusung atau partai koalisi, lalu partai nonkoalisi. Kemudian, nonpartai, bisa berasal dari unsur daerah DPD RI, gubernur atau tokoh lain. Namun, semua bilang diserahkan ke presiden kan," ungkapnya.
 
Ia menambahkan, figur dari partai nonkoalisi juga secara politik tetap memungkinkan untuk diusulkan. Ia mencontohkan nama Pramono Anung dan Puan Maharani dari PDI Perjuangan.
 
"Misalnya Pramono Anung dan Mbak Puan Maharani dari PDIP. Namun, PDIP sendiri sudah bersikap, tetap di luar pemerintahan," ujarnya 
 
Teguh menuturkan, hal terpenting yang kini dinantikan masyarakat bukan sekadar asal partai dari calon Wapres, melainkan kemampuan figur tersebut meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.
 
"Kalau mau jujur, yang ditunggu masyarakat adalah bagaimana presiden memilih figur yang bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Itu bisa dari profesional ataupun dari tokoh-tokoh daerah. Kalau mengambil dari partai pengusung, apa cukup mampu mendongkrak kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo?" ucapnya.
 
Ia menyampaikan, pilihan figur dari unsur daerah secara rasional dapat menjadi salah satu opsi karena wakil presiden nantinya diharapkan mampu memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah, sekaligus membantu menyelesaikan berbagai persoalan serta konflik di daerah.
 
Namun, Teguh juga mempertanyakan apakah saat ini terdapat tokoh daerah yang memiliki kekuatan cukup besar untuk benar-benar mewakili kepentingan daerah secara nasional.
 
"Kalau mau rasional, memilih wapres unsur daerah yang mampu menyelesaikan konflik dan hubungan pusat-daerah. Tetapi kita juga harus rasional, apakah sekarang ini ada tokoh daerah yang sangat kuat untuk mewakili representasi kepentingan daerah?," ungkapnya.
 
Teguh berharap, Prabowo mempertimbangkan figur yang bukan hanya mampu mendampingi Presiden secara politik, tetapi juga dapat meningkatkan kinerja pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
 
"Kita berharap Presiden mempertimbangkan figur wakil presiden yang mampu meningkatkan kinerja pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hari ini bagaimana publik harus diambil hatinya," imbuhnya.
 
Teguh menjelaskan, dari sisi konsolidasi politik, Presiden Prabowo sudah relatif berhasil membangun koalisi pemerintahan. Untuk itu, tantangan berikutnya adalah memilih wakil presiden yang mampu menjadi penguat kinerja pemerintah, terutama dalam menjangkau dan menyelesaikan persoalan di daerah.
 
Ia membandingkan pola kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dikenal rajin melakukan kunjungan langsung ke berbagai daerah dengan kondisi pemerintahan Presiden Prabowo saat ini.
 
"Berbeda dengan Jokowi yang rajin blusukan ke daerah, Prabowo bisa tugaskan Wapres yang memang teruji di daerah," tuturnya.
 
Teguh meyakini Prabowo tidak akan gegabah dalam menentukan calon wakil presiden, termasuk jika mempertimbangkan figur dari internal Partai Gerindra.
 
Presiden saat ini sedang menghitung berbagai kemungkinan dengan mendengarkan sebanyak mungkin informasi sebelum mengambil keputusan final.
 
"Saya yakin, presiden sedang menghitung dengan cermat. Bagaimana kalau calon dari internal Gerindra? Bagaimana parpol koalisi? Bagaimana dengan profesional nonpartai? Bagaimana dengan tokoh daerah? Saya kira Pak Presiden berada dalam posisi yang full information sebelum membuat keputusan dua nama," pungkas Teguh. ***

Kategori:Nasional
wwwwww