BALI - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan dalam konsepsi negara demokratis, amandemen Undang-Undang Dasar bukanlah sesuatu hal yang tabu. Bahkan negara Amerika Serikat yang telah sekian lama menjadi rujukan global dalam implementasi sistem demokrasi, telah melakukan amandemen konstitusi sebanyak lebih dari 27 kali.
BALI - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memandang wacana perpanjangan periodisasi jabatan presiden menjadi tiga periode, merupakan wacana yang prematur. Lagipula dari segi politik, hal tersebut juga sulit terjadi. Mengingat partai politik sudah bersiap menghadapi Pemilu 2024 dengan mengusung calon presidennya masing-masing.
JAKARTA – Anggota Fraksi Partai NasDem MPR RI, Taufik Basari menegaskan bahwa fraksi nya sampai saat ini menyatakan masih belum melihat urgensi untuk melakukan perubahan (amandemen) terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi yang terkait perpanjangan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.
JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Arsul Sani berpandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 harus dilakukan sebagai the living constitution atau konstitusi yang hidup. Makna dari konstitusi yang hidup itu artinya, kalau dirasakan perlu ada amandemen, maka bisa dilakukan.
JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan tumbuhnya radikalisme tidak hanya dipicu faktor internal. Dinamika zaman yang terjadi di lingkungan global pun turut memberi warna dan mendorong munculnya radikalisme di dalam negeri. Salah satu yang menjadi perhatian berbagai negara di dunia saat ini adalah keberhasilan Taliban merebut kekuasaan di Afghanistan.
JAKARTA - Peningkatan literasi masyarakat tentang Covid-19 harus dilakukan secara konsisten agar siap menjalani perubahan dari pandemi ke endemi Covid-19 di tanah air. Berbagai upaya pencegahan dari paparan Covid-19, harus semakin dipahami masyarakat agar sebaran virus corona di Tanah Air berkurang.