HNW: Tutup Museum Holocaust Bukti Solidaritas Indonesia dengan Palestina
HNW: Tutup Museum Holocaust Bukti Solidaritas Indonesia dengan Palestina
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. (foto: Istimewa)

Senin, 07 Februari 2022 00:46 WIB
Penulis : Muslikhin Effendy

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, mengkritisi dukungan terhadap berdirinya Museum Holocaust di kawasan yang mayoritas penduduknya beragama Kristiani. Yaitu di Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara.

Politisi PKS ini menyatakan, di tengah kesadaran kolektif masyarakat internasional, membela Palestina dari teror dan penjajahan Israel terhadap Bangsa Palestina baik yang beragama Islam maupun Kristiani. Beberapa lembaga internasional, bahkan menyebut Israel mempraktekkan politik apartheid terhadap Bangsa Palestina baik Muslim maupun Kristiani. Dengan tegas Presiden Jokowi, Pemerintah dan Parlemen RI mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel.

"Maka Bupati Minahasa semestinya tidak mendukung berdirinya Museum Holocaust di Tondano yang sangat erat dengan whitewashing penjarahan dan penjajahan Israel terhadap Palestina. Termasuk terhadap warga Palestina yang beragama Kristiani,” kata pria yang akrab disapa HNW ini melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (6/2/2022).

Anggota Komisi VIII DPR RI ini mengingatkan agar semua pihak lebih serius menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia dengan tidak terjebak oleh manuver pihak Israel dalam menutupi tindak kejahatannya terhadap rakyat Palestina dengan beragam latar agamanya, baik kalangan Muslim maupun Kristen. Sebagaimana dinyatakan lembaga-lembaga internasional seperti UN ESCWA, Human Rights Watch, dan Amnesty Internasional, bahwa Israel menjalankan penjajahan juga memberlakukan sistem apartheid.

Israel menjadikan Yahudi sebagai warga utama, dan mendiskriminasi warga Muslim dan Kristen di Palestina sehingga menjadi warga kelas dua. Bangsa Palestina dipecah belah, komunitas mereka tercerai-berai; ada yang dikawasan pendudukan Israel, di Tepi Barat maupun dalam isolasi di Gaza.

Sekitar 50 persen dari Muslim Palestina sampai sekarang juga diaspora menyebar di berbagai Negara dan Benua. Demikian juga Warga Kristiani Palestina. Zionis Israel juga menyasar mereka, sehingga pada tahun 1948, saat penjarahan itu memproklamasikan negara Israel, sekitar 50.000an Warga Kristiani Palestina terusir dari Palestina. Sebanyak 50 persen kekayaan mereka dirampas oleh penjajah zionis Israel.

HNW mengatakan, bukan hanya Muslim Palestina saja yang menjadi korban teror dan penjajahan Zionis Israel, melainkan warga juga yang beragama Kristen. Semuanya baik Muslim maupun Kristiani, sama-sama menjadi korban kejahatan kemanusiaan yang terus dipraktekkan pihak Zionis Israel, pihak yang mengaku menjadi korban dari holocaust, dan yang menjadikan holocaust sebagai alibi untuk mendapatkan simpati publik dan legitimasi kolonialisme mereka atas Palestina baik Muslim maupun Kristiani.

"Semestinyalah bila Museum Holocaust sebagai alat propaganda bagi negara zionis Israel, dihentikan. Agar kerukunan antar umat beragama Islam dan Kristiani di Indonesia tetap terjaga, tidak terkoyak akibat manuver dari kelompok zionis dan pendukung-pendukungnya, sebagaimana terjadi di Palestina,” tegas HNW.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini juga menyampaikan agar warga Indonesia umumnya dan Sulawesi Utara khususnya, tidak lupa bahwa komitmen Indonesia mendukung kemerdekaan serta menentang segala bentuk penjajahan adalah komitmen historis dan konstitusional yang telah disepakati oleh seluruh elemen bangsa.

"Sejarah mencatat bahwa Piagam Jakarta yang jadi pembukaan UUD 1945 dengan Alinea 1 mencantumkan mendukung kemerdekaan dan menolak segala bentuk penjajahan, itu juga dibuat dan disetujui oleh tokoh Kristen dari Sulawesi Utara yaitu Mr. A.A. Maramis. Setelah itu poin tersebut tidak dikoreksi atau pun ditolak oleh Mr. J. Latuharhary pada perumusan final UUD NRI 1945, karena yang ditolak hanyalah 7 kata dalam sila 1. Latuharhary selaku wakil Kristen dari Indonesia Timur tidaklah menolak kesepakatan terhadap alinea 1 Pembukaan UUD NRI 1945. Pun pada masa selanjutnya ketika Bung Karno tidak mengundang israel hadir dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 dan justru mengundang tokoh Palestina, juga tidak ada tokoh Kristiani yang mempermasalahkan hal itu. Artinya sejarah Bangsa Indonesia mencatat bahwa para tokoh Kristen pendiri bangsa setuju dengan prinsip dan sikap negara Indonesia untuk mendukung Palestina merdeka dan menolak penjajahan Israel. Jadi sikap kenegarawan itulah yang mestinya menjadi pegangan kita semua, agar terus bisa menjaga harmoni, toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia," ungkap HNW.

HNW menyarankan kepada Bupati Minahasa agar merealisasikan solidaritas nyata terhadap nasib dan perjuangan umat Kristen Palestina, khususnya, dengan menutup Museum Holocaust di Tondano.

"Apalagi museum itu dibuka atas kerja sama dengan Museum Yad Vashem Israel yang dipimpin Dani Dayan, seorang tokoh besar pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat, yang ditolak oleh PBB. Dengan demikian, pembukaan museum tersebut, selain kontraproduktif terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, juga jangan sampai diartikan sebagai adanya dukungan terhadap pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel. Tragedi Holocaust yang dahulu terjadi tentu kita kutuki, tetapi seharusnya itu juga menjadi pelajaran bagi zionis Israel untuk tidak mengulangi, dan karenanya tidak melakukan hal sejenis kepada Bangsa Palestina baik yang Muslim maupun Kristiani. Sayangnya, justru itu masih terus berlangsung. Dan dalam konteks sikap resmi Negara dan Parlemen Indonesia, seharusnya peristiwa holocaust juga tidak membuat kita menjustifikasi teror, penjajahan dan kejahatan Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestina baik yang Muslim maupun Kristen. Oleh karena itu seharusnya Bupati Minahasa segera mengakhiri aktivitas Museum Holocaust di Tondano, agar tak ditunggangi pihak-pihak tertentu untuk menghadirkan simpati dan dukungan bagi normalisasi dengan Israel. Penutupan itu juga perlu dilakukan agar tak mengganggu kerukunan antar umat beragama di Indonesia, dan demi menjaga toleransi terhadap sikap Umat Islam dan Negara dalam menjalankan amanat sejarah dan konstitusi negara Indonesia yang menolak penjajahan dan mendukung perjuangan Palestina Merdeka baik yang warganya beragama Islam maupun Kristiani," pungkasnya.***


Jum'at, 04 November 2016 00:00 WIB
JAKARTA - Usai menggelar demonstrasi damai 4 November nanti rencananya massa Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI (GNF-MUI) akan menginap di Gedung DPR/MPR.
Rabu, 02 November 2016 13:48 WIB
JAKARTA - Saat menjadi pembicara dalam Seminar Pemikiran Sam Ratulangi di Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Rabu (2/11/2016). Wakil Ketua MPR E. Mangindaan kembali mengingatkan sejarah pemberian nama Sam Ratulangi pada Bandara dan universitas di Manado.
Jum'at, 28 Oktober 2016 19:29 WIB
JAKARTA - Puluhan organisasi yang terhimpun dalam Gerakan Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat Kembali ke UUD Tahun 1945 (Gempari) pada 28 Oktober 2016 menemui Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di Gedung MPR/DPR/DPD.
Sabtu, 29 Oktober 2016 11:43 WIB
JAKARTA - Di hadapan ratusan peternak kambing, 29 Oktober 2016, Bantul, Jogjakarta, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyampaikan Sosialisasi 4 Pilar MPR. Dalam kesempatan itu Zulkifli Hasan mengatakan negara itu bisa maju bila ia mempunyai ilmu pengetahuan dan adanya saling percaya antar masyarakat.
Jum'at, 28 Oktober 2016 19:25 WIB
JAKARTA - Puluhan massa yang tergabung dalam berbagai organisasi yang dipimpin oleh Habieb Rizieq pada 28 Oktober 2016 menemui Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di Ruang GBHN, Komplek Gedung Nusantara V, Jakarta. Dalam pertemuan itu Habieb Rizieq mengatakan gerakan yang dilakukan selama ini adalah untuk menegakkan hukum.
Kamis, 27 Oktober 2016 23:16 WIB
JAKARTA - Di Balai Warga Taman Villa Sawo, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (27/10/2016) malam, ratusan warga berkumpul. Diantara warga itu ada Lurah, Babinsa, Babinkamtibmas, para Ketua RW dan Ketua RT.