Diduga Curang, PPK Bonai Darussalam Resmi Dilaporkan Tim Paslon Hafith- Nasrul

PEKANBARU - Diduga melakukan tindak kecurangan dalam tahapan Pilkada serentak di Kabupaten Rokan Hulu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bonai Darussalam resmi dilaporkan oleh Tim Pemenangan pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu (Rohul) nomor urut 1, Hafith Syukri-Nasrul Hadi, ke Panitia Pengawas (Panwas) Rokan Hulu.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Panwas Rohul Hidayati melalui Divisi Hukum, Pengawasan dan Penindakan Panwas Rohul Gummer Siregar. Menurutnya ada delapan poin yang telah dilaporkan oleh Tim Paslon Hafith-Nasrul.

"Berdasarkan register dengan Nomor 06/LP/Pilkada/XII/2015, dimana adanya dugaan tindak pelanggaran serta dugaan kecurangan yang dilakukan PPK Bonai Darussalam sudah dilaporkan Rusli, sebagai saksi Paslon Hafith Syukri-Nasrul Hadi, Minggu (13/12/2015) malam,"ungkap Gummer Siregar, Selasa (15/12/2015).

Dalam laporan atas nama saksi Rusli tersebut, ada beberapa indikasi pelanggaran dan kecurangan Pilkada Rohul terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Suara dilakukan PPK Bonai Darussalam yang dinilai tidak transparan dan merugikan timnya.

"Isi laporan tersebut, Tim Paslon Hafith-Nasrul mengaku bahwa jumlah pemilih di TPS 2 Desa Teluk Sono, seharusnya 212 orang, namun tertulis 211 orang. Bukan hanya itu saja, di TPS 2 Desa Teluk Sono,ada 19 pemilih terdaftar DPTb-2 namun pemilih tersebut terindikasi KTPnya tidak memakai identitas berbasis Nomor Induk Kependudukan atau NIK, itulah diantara poin yang dilaporkan mereka," jelasnya lagi.

Poin berikutnya tim Paslon nomor urut satu juga melaporkan bahwa TPS Desa Pauh, pada berita acara pleno TPS tidak diteken KPPS. Di TPS 2 Desa Rawa Makmur tidak ditemukan Form Model C1 asli (hologram) pada kotak suara.

Sedangkan poin keempat.dipenghitungan suara di TPS 1 Desa Rawa Makmur surat suara sisa ada 10 lembar, namun PPK Bonai Darussalam tidak bisa menunjukkan saat pleno tingkat kecamatan.

Tim Pemenangan Hafith-Nasrul juga melaporkan tindak kecurangan yang terjadi di TPS 5 Desa Kasang Padang, dimana jumlah pengguna hak pilih terindikasi melebihi Daftar Pemilih Tetap (DPT). TPS 1 Desa Sontang, pengguna hak pilik DPTb.2 sebanyak 44 orang, namun setelah diverifikasi KTP pemilih tambahan ditemukan banyak yang tidak memiliki NIK.

"Poin terakhir dalam isi laporan mereka, dimana ditemukanya kecurangan di TPS 2 Desa Sontang, DPTb-2 46 orang, saksi minta dipublikasikan buktinya tidak diperkenankan PPS dan PPK dimasukkan dalam model DA2-KWK (catatan keberatan, atau kejadian khusus)," pungkasnya. ***