Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
DPR Pertanyakan Keseriusan Sri Mulyani dalam Menyelamatkan Garuda
Politik
19 jam yang lalu
DPR Pertanyakan Keseriusan Sri Mulyani dalam Menyelamatkan Garuda
2
Ketimbang Berkonflik Internal, ETOS Minta KPK Fokus Jebloskan Azis Syamsudin ke Penjara
Hukum
15 jam yang lalu
Ketimbang Berkonflik Internal, ETOS Minta KPK Fokus Jebloskan Azis Syamsudin ke Penjara
3
Kisah Pilu Perjalanan Rahmat: Erwin Abdullah: Ular, Ikan Arwana dan Badik Itu Banyak Menolong
Peristiwa
22 jam yang lalu
Kisah Pilu Perjalanan Rahmat: Erwin Abdullah: Ular, Ikan Arwana dan Badik Itu Banyak Menolong
4
Ketua DPD RI Dapat Gelar Mia Ogena Yi Saragau dari Kesultanan Buton
Politik
20 jam yang lalu
Ketua DPD RI Dapat Gelar Mia Ogena Yi Saragau dari Kesultanan Buton
5
Presiden Targetkan Bogor Capai Kekebalan Komunal Agustus 2021
Kesehatan
23 jam yang lalu
Presiden Targetkan Bogor Capai Kekebalan Komunal Agustus 2021
6
Berpikirlah Seperti Orang Minang
Politik
20 jam yang lalu
Berpikirlah Seperti Orang Minang
Home  /  Berita  /  Riau

Pemerintah Hentikan Penerimaan PNS, Kecuali 4 Bidang Khusus Ini

Rabu, 20 Januari 2016 17:54 WIB
pemerintah-hentikan-penerimaan-pns-kecuali-4-bidang-khusus-iniIlustrasi
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, menegaskan bahwa kebijakan moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terus dilanjutkan. Pemerintah belum memiliki rencana melaksanakan pengadaan Aparatur Sipil Ngara (ASN), baik untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Hal tersebut diungkapkan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (20/1/2016).

''Pemerintah mengambil kebijakan bahwa moratorium penerimaan CPNS terus dilanjutkan. Pemerintah belum merencanakan pengadaan ASN, baik dari jalur P3K maupun jalur umum,'' kata Yuddy.

Meski begitu, lanjut Yuddy, moratorium ini bersifat terbatas. Karena pemerintah masih tetap membuka penerimaan pegawai khusus untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, penegak hukum dan sekolah kedinasan.

''Moratorium ini tetap dikecualikan untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, penegak hukum dan sekolah kedinasan. Fokus kita tahun ini lebih kepada penerimaan untuk guru-guru, untuk tenaga-tenaga medis, dan aparat penegak hukum,'' kata Yuddy.

Yuddy menjelaskan, kebijakan moratorium ini dibuat karena tuntutan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang mengharuskan adanya penataan sumber daya manusia aparatur agar lebih berkualitas dan profesional. Di sisi lain, situasi anggaran pemerintah saat ini masih terbatas. Karena itu, pemerintah saat ini perlu rehat dulu dalam penerimaan pegawai.

''Kita juga harus melakukan penelaahan terhadap jumlah pegawai dan kebutuhan pelayanan masyarakat. Apakah sudah memadai atau tidak. Kita lakukan moratorium. Sehingga kita bisa rehat dan melihat secara jernih kebutuhan aparatur kita seperti apa,'' kata Yuddy.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman mengatakan, Komisi II bersama pemerintah masih akan membahas mengenai penanganan eks Tenaga Honorer Kategori II. Menurutnya, Presiden tidak mungkin tidak tahu mengenai masalah ini.

''Kita pelajari semuanya, tidak mungkin Presiden tidak tahu. Tidak mungkin pemerintah tidak menangkap aspirasi rakyat. Makanya akan kita bahas lagi dalam pertemuan satu atau dua minggu ke depan,'' kata Rambe. (rls)

Editor:Hermanto Ansam
Kategori:Pemerintahan, Riau
wwwwww