Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pakai Masker Plastik Kena Razia Polisi, Begini Pose Kocak Kakek Pas Jadi Sorotan
Peristiwa
10 jam yang lalu
Pakai Masker Plastik Kena Razia Polisi, Begini Pose Kocak Kakek Pas Jadi Sorotan
2
Dirjen PRL Kementerian Kelautan Wafat Setelah Terinfeksi Corona
Nasional
14 jam yang lalu
3
PKS Nilai RUU APBN 2021 Belum Fokus Mengatasi Covid-19
Politik
12 jam yang lalu
PKS Nilai RUU APBN 2021 Belum Fokus Mengatasi Covid-19
4
Kerangka Kerjasama Belt And Road RI dan RRT Harus Saling Menghargai dan Kesetaraan
Politik
10 jam yang lalu
Kerangka Kerjasama Belt And Road RI dan RRT Harus Saling Menghargai dan Kesetaraan
5
Ke Mahasiswa Papua di Padang, Dirjen Otda Kemendagri dan Stafsus Presiden Perkenalkan 'Para-Para Papua'
Pemerintahan
12 jam yang lalu
Ke Mahasiswa Papua di Padang, Dirjen Otda Kemendagri dan Stafsus Presiden Perkenalkan Para-Para Papua
6
Tiga Nama Sudah Diserahkan, Presiden Didesak Segera Tetapkan Sekjen KPU RI
Pemerintahan
12 jam yang lalu
Tiga Nama Sudah Diserahkan, Presiden Didesak Segera Tetapkan Sekjen KPU RI
Home  /  Berita  /  Riau

Hanya Tiga BUMD Riau Tercatat Laporkan Deviden, Empat BUMD Lainnya Kosong

Rabu, 20 Januari 2016 18:09 WIB
Penulis: Syafri Ario
hanya-tiga-bumd-riau-tercatat-laporkan-deviden-empat-bumd-lainnya-kosongIlustrasi BUMD
PEKANBARU - Dari tujuh BUMD Pemprov Riau tercatat hanya tiga BUMD yang melaporkan deviden pada tahun 2015, yakni; Bank Riau Kepri, PT PER dan Jamkrida.

Dari catatan laporan deviden 2015 yang diperoleh GoRiau.com, tercatat deviden Bank Riau Kepri sebesar Rp130.648.894.605, PT PER sebesar Rp2.093.855.502, dan Jamkrida sebesar Rp888.311.150.

Sementara empat BUMD lainnya, tidak dan belum melaporkan devidennya, yakni PT PIR (RIC), PT SPR, PT RAL, dan PT Riau Petroleum.

Bahkan, tercatat pada tahun sebelumnya di 2014, hanya dua BUMD yang melaporkan devidennya ke Pemprov Riau yakni; Bank Riau Kepri dan Jamkrida.

Namun, pihak PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) melalui humasnya, Ganesya Varandra, mengatakan PT PER bukan tidak melaporkan devidennya, melainkan karena, pada saat RUPS pengurus lama tidak bersedia melanjutkannya dan pemegang sahamnya meminta ke BPKP untuk terlebih dahulu mengaudit kinerja dan keuangan.

"Pergantian Bpk. Fahrial, Juni 2015, dengan Bpk. Irhas Padinata Yusuf sebelumnya," kata Ganesya kepada GoRiau.com.

Saat ini suratnya sudah masuk, diperkirakan akhir Januari ini, tim BPKP akan menindaklanjutinya.

Lanjut Ganesya, biasanya dua bulan setelah tutup buku RUPS tahunan pada Desember lalu, atau paling lama enam bulan.

"Biasanya audit itu clear antara Februari hingga April," ujarnya, Rabu (20/1/16). (bersambung) ***

Kategori:Ekonomi, Riau

wwwwww