Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Gibran Temui Prabowo di Istana, Sampaikan Niat Mundur dari Posisi Wapres
Nasional
20 jam yang lalu
Gibran Temui Prabowo di Istana, Sampaikan Niat Mundur dari Posisi Wapres
2
Puan Tolak Berandai Soal Kursi Wapres, Pakar BRIN Sebut Penggantian Tergantung Presiden
Umum
21 jam yang lalu
Puan Tolak Berandai Soal Kursi Wapres, Pakar BRIN Sebut Penggantian Tergantung Presiden
3
Koko Heru Setyo Nugroho Tangani Persiapan Timnas Indonesia Menuju Prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029
Basket
17 jam yang lalu
Koko Heru Setyo Nugroho Tangani Persiapan Timnas Indonesia Menuju Prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029
4
17 Pemain Ikut Persiapan Timnas Basket Indonesia Menuju Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029
Basket
17 jam yang lalu
17 Pemain Ikut Persiapan Timnas Basket Indonesia Menuju Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029
5
Pergub Zona Bebas Air Tanah di Jakarta Tidak Maksimal
Umum
15 jam yang lalu
Pergub Zona Bebas Air Tanah di Jakarta Tidak Maksimal
6
Manajemen Garudayaksa FC Beri Waktu Libur Momen Jeda FIFA Matchday
Sepakbola
17 jam yang lalu
Manajemen Garudayaksa FC Beri Waktu Libur Momen Jeda FIFA Matchday
Home  /  Berita  /  Riau

Hanya Tiga BUMD Riau Tercatat Laporkan Deviden, Empat BUMD Lainnya Kosong

Rabu, 20 Januari 2016 18:09 WIB
Penulis: Syafri Ario
hanya-tiga-bumd-riau-tercatat-laporkan-deviden-empat-bumd-lainnya-kosongIlustrasi BUMD
PEKANBARU - Dari tujuh BUMD Pemprov Riau tercatat hanya tiga BUMD yang melaporkan deviden pada tahun 2015, yakni; Bank Riau Kepri, PT PER dan Jamkrida.

Dari catatan laporan deviden 2015 yang diperoleh GoRiau.com, tercatat deviden Bank Riau Kepri sebesar Rp130.648.894.605, PT PER sebesar Rp2.093.855.502, dan Jamkrida sebesar Rp888.311.150.

Sementara empat BUMD lainnya, tidak dan belum melaporkan devidennya, yakni PT PIR (RIC), PT SPR, PT RAL, dan PT Riau Petroleum.

Bahkan, tercatat pada tahun sebelumnya di 2014, hanya dua BUMD yang melaporkan devidennya ke Pemprov Riau yakni; Bank Riau Kepri dan Jamkrida.

Namun, pihak PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) melalui humasnya, Ganesya Varandra, mengatakan PT PER bukan tidak melaporkan devidennya, melainkan karena, pada saat RUPS pengurus lama tidak bersedia melanjutkannya dan pemegang sahamnya meminta ke BPKP untuk terlebih dahulu mengaudit kinerja dan keuangan.

"Pergantian Bpk. Fahrial, Juni 2015, dengan Bpk. Irhas Padinata Yusuf sebelumnya," kata Ganesya kepada GoRiau.com.

Saat ini suratnya sudah masuk, diperkirakan akhir Januari ini, tim BPKP akan menindaklanjutinya.

Lanjut Ganesya, biasanya dua bulan setelah tutup buku RUPS tahunan pada Desember lalu, atau paling lama enam bulan.

"Biasanya audit itu clear antara Februari hingga April," ujarnya, Rabu (20/1/16). (bersambung) ***

Kategori:Ekonomi, Riau
wwwwww