Wacana Penambahan Pegawai Negeri, Dewan Sarankan Pemprov Riau Audit Sesuai Kebutuhan

PEKANBARU - Wacana penambahan sekitar 2 ribu pegawai negeri sipil oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dinilai terlalu berlebihan dan akan menjadi beban anggaran daerah. Dewan menyarankan agar rencana itu diinventarisir sesuai kebutuhan, sebelum dilakukan rekrutmen yang baru.

"Ada upaya penambahan 2 ribu pegawai oleh Badan Kepegawaian Daerah Riau, mestinya saya sarankan seleksi dulu kebutuhan apa saja pegawai yang dinilai kurang. Karena penambahan ini akan berdampak menjadi beban anggaran daerah," kata anggota Komisi A DPRD Riau Eddy A Muhammad Yatim, Rabu (20/1/2016).

Ia menyebutkan, Pemprov tidak usah terlalu latah menambah jumlah pegawai yang baru, karena masih banyak pegawai yang ada bisa dimaksimalkan. Termasuk juga tenaga honorer yang sudah lama mengabdi, seharusnya menjadi perioritas untuk ditempatkan.

Edy Yatim menilai, selama ini penambahan pegawai tidak terlalu efektif meningkatkan kinerja pemerintahan. Bahkan banyak diantara pegawai negeri hanya berleha-leha, sementara pekerjaan justru dilimpahkan kepada tenaga honorer.

"Pemprov harus melihat dari segi pemanfaatan, hitung-hitung dulu jumlah pegawai yang kurang dengan yang sudah ada. Nanti kalau memang perlu ditambah, baru dicari jalan keluar. Ini semacam audit, kami Komisi A siap untuk melakukan audit kebutuhan tersebut," lanjutnya.

Politisi Demokrat ini mengatakan, sepanjang yang dia lihat selama ini, ada kebiasaan menurut tingkat kinerja aparatur ketika sudah diangkat menjadi pegawai negeri. Lalu kalau setiap tahun terus ditambah, biaya kebutuhan untuk itu juga akan bertambah. Pada akhirnya anggaran untuk pembangunan daerah habis terkuras pada belanja pegawai.

Sejauh ini belum ada kepastian rekrutmen PNS baru karena adanya kebijakan moratorium pemerintah pusat dalam dua tahun belakangan ini. Namun kabar yang beredar, tahun ini kebijakan tersebut dicabut dan Pemprov Riau sudah mengancang-ancang usulan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara untuk kuota penambahan formasi pegawai yang baru. ***