Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
120 Anggota DPR RI Resmi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat, Status Wapres Gibran Diujung Tanduk
Umum
13 jam yang lalu
120 Anggota DPR RI Resmi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat, Status Wapres Gibran Diujung Tanduk
2
Wapres Gibran Rakabuming Raka Mengundurkan Diri Usai Pertemuan dengan Prabowo di Lanud Halim
Umum
7 jam yang lalu
Wapres Gibran Rakabuming Raka Mengundurkan Diri Usai Pertemuan dengan Prabowo di Lanud Halim
3
Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan Ringan Bakal Guyur Jabodetabek Hari Ini
Metropolitan
22 jam yang lalu
Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan Ringan Bakal Guyur Jabodetabek Hari Ini
4
Firman Soebagyo Sentil Politisi yang Ganti Baju tapi Tak Ganti Watak
Nasional
7 jam yang lalu
Firman Soebagyo Sentil Politisi yang Ganti Baju tapi Tak Ganti Watak
5
Jual e-KTP dan Ijazah via Media Sosial, Sindikat Pemalsu Dokumen di Koja Akhirnya Tumbang
Umum
13 jam yang lalu
Jual e-KTP dan Ijazah via Media Sosial, Sindikat Pemalsu Dokumen di Koja Akhirnya Tumbang
6
Bantah Konflik Kepentingan Pejabat, RANS Buka Suara Soal Kontrak Rp14,6 Miliar
Umum
15 jam yang lalu
Bantah Konflik Kepentingan Pejabat, RANS Buka Suara Soal Kontrak Rp14,6 Miliar
Home  /  Berita  /  Riau

MK Tolak 6 Permohonan Gugatan Pilkada di Riau

MK Tolak 6 Permohonan Gugatan Pilkada di Riau
ilustrasi.
Selasa, 26 Januari 2016 18:30 WIB
Penulis: Ratna Sari Dewi
PEKANBARU - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan perselisihan perhitungan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diajukan oleh 6 kabupaten di Riau.

"Keputusan sidang putusan dismissal tadi, MK menolak semua permohonan sengketa pilkada 6 kabupaten di Riau," papar Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau, Divisi Hukum dan Pengawasan, Ilham Yasir kepada GoRiau.com, Selasa (26/1/2016) di Pekanbaru.

Adapun 6 gugatan yang ditolak tersebut adalah gugatan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Indragiri Hulu.

"Karena 6 gugatan tersebut ditolak, maka pasangan pemenang sudah bisa ditetapkan," tegas Ilham.

Menurutnya, segala proses persidangan di MK bertujuan untuk menguji apakah proses penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara (KPU) sudah dilaksanakan sebaik mungkin. Ia pun menganggap adapun permohonan ke MK merupakan bagian dari koreksi terhadap kerja-kerja penyelenggara oleh pemohon. Untuk itu, KPU berkewajiban menjelaskan proses koreksi tersebut melalui MK.

"Intinya tidak ada yang kalah atau menang. Kita menghargai proses koreksi terhadap penyelenggara oleh pemohon," tutup Ilham. ***

Kategori:Voli, Riau
wwwwww