Presiden Jokowi : Menteri Harus Bisa Kendalikan Anggaran, Jika Rencana Beli Jaring Jangan Sampai Kapal yang Datang

JAKARTA- Presiden Joko Widodo dengan tegas menyampaikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 harus terjadi perubahan total. Pada intinya para Menteri harus betul-betul mengendalikan anggarannya dan tidak diberikan begitu saja kebawahan tanpa adanya pengawasan.

Hal tersebut disampaikan Joko Widodo dalam rapat paripurna Kabinet di Istana Negara, Rabu (10/02/2016) sore hari tadi.

Jajaran di bawah menteri menurut Presiden, mulai dari direktur jenderal,? direktur hingga di bawahnya hanya memberikan perincian, tetapi arahan rencana program dan kebijakan anggaran harus dipegan menteri yang bersangkutan.

"Saya minta penggunaan anggaran tidak berprinsip lagi pada "money follow function". Karena selama ini seringkali penggunaan anggaran dibagikan sesuai dengan struktur organisasi kementerian," kata Presiden Joko Widodo.

Dirinya mencontohkan seperti Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Dimana anggaran Rp100 Triliun, disana juga terdapat 11 direktorat jenderal dan langsung diberikan.

Untuk jajaran di bawah setiap Direktorat Jenderal menurut Jokowi, terdapat direktur dan sisana kembali lagi anggaran dibagi lagi dan dibawah direktur dibagi lagi ke kasubdit, dan akhirnya dibagi lagi ke kepala seksi. "Ini yang menyebabkan anggaran kita hilang tak berbekas, karena duitnya mengikuti organisasi yang ada," ucap Presiden.

Presiden menyadari, organisasi merupakan suatu hal yang diperlukan, tapi harus diingat adanya program prioritas. Memang akan muncul pertanyaan pada bagian yang belum mendapat anggaran, “lalu saya kerja apa?" Masih banyak yang dapat dikerjakan, kata Presiden.

Hal seperti itu seharusnya tidak terjadi di semua kementerian, sehingga tidak perlu lagi yang namanya setiap unit dalam struktur organisasi kementerian selalu memiliki anggaran. "Itu namanya bagi rata, jadi tidak jelas fokus dan prioritas ke mana," tegas Jokowi.

Seharusnya menurut Jokowi, para menteri harus memiliki money follow program. "Ya program kita apa, semua fokus ke situ, kalau tidak begini, tidak akan terasa oleh masyarakat, ini hal yang harus dipersiapkan secara matang," tukas Presiden.

Bahkan Presiden juga meminta para menteri, untuk memangkas program yang tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. "Saya ingatkan sekali lagi, kata-kata bersayap dengan menggunakan penguatan, pengembangan, pemberdayaan, lupakan itu," ucap Presiden.

Presiden meminta agar penggunaan program langsung menyebutkan keperluannya. Di Kementerian Kelautan dan Perikanan misalnya, membeli jaring, membeli benih atau membeli ikan harus jelas. "Sehingga ngontrolnya mudah, mengawasinya menjadi mudah, jangan sampai mau membeli jaring, tapi yang dibeli kapal," pungkas Presiden. rls