Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Menpora Erick Minta Dunia Fotografi Harus Bertransformasi di Pameran Foto Spirit de Indonesia
Kemenpora
10 jam yang lalu
Menpora Erick Minta Dunia Fotografi Harus Bertransformasi di Pameran Foto Spirit de Indonesia
2
Prakiraan Cuaca BMKG Jabodetabek, Hujan Berpeluang Turun Mulai Sore hingga Malam Hari Ini
Metropolitan
17 jam yang lalu
Prakiraan Cuaca BMKG Jabodetabek, Hujan Berpeluang Turun Mulai Sore hingga Malam Hari Ini
3
Persijap Yakin Segara Bangkit Usai Gagal Kalahkan Garudayaksa FC
Sepakbola
10 jam yang lalu
Persijap Yakin Segara Bangkit Usai Gagal Kalahkan Garudayaksa FC
4
‎Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Arena Tinju Kampung Melayu
Metropolitan
15 jam yang lalu
‎Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Arena Tinju Kampung Melayu
5
Ivan Mamut Pastikan Kemenangan Persija atas Persebaya
Sepakbola
10 jam yang lalu
Ivan Mamut Pastikan Kemenangan Persija atas Persebaya
6
Rizky Ridho Sebut TC di Bali Perkuat Kekompakan Timnas Indonesia
Sepakbola
10 jam yang lalu
Rizky Ridho Sebut TC di Bali Perkuat Kekompakan Timnas Indonesia
Home  /  Berita  /  Badminton
Kisruh Revisi UU KPK

Fahri Hamzah: Presiden Jangan Mengambil Keuntungan dari Isu Revisi UU KPK

Fahri Hamzah: Presiden Jangan Mengambil Keuntungan dari Isu Revisi UU KPK
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.
Senin, 15 Februari 2016 12:43 WIB
Penulis: Daniel Caramoy
JAKARTA- Terkait masih pro dan kontra rencana revisi UU KPK, Presiden Joko Widodo diminta tidak mengambil kesempatan dan mengambil keuntungan dari isu yang berkembang.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Senin (15/02/2016). Di Gedung DPR RI.

"Saya mintajangan lah kita terus "kucing-kucingan", terutama sekali saya berharap pada Presiden tidak usah ambi untung Dari Isu UU KPK ini," terang Fahri kepada Legislatif.co (GoNews Group).

Menurut Fahri, sebaiknya Presiden menjelaskan apa saja yang menjadi permasalahan dan apa saja kendalanya. "Masalahnya itu apa saja, kan yang ditugasnkan oleh rakyat untuk memberantas korupsi Presiden," tukasnya.

Karena menurut penuturan Fahri, Presiden adalah orang yang diberikan amanah memimpin negara yang disumpah didepan MPR untuk menjalankan Konsitusi dan menjalankan roda pemerintahan.

"Presiden itu dipercayakan memimpin negara ini untuk kebaikan rakyat, termasuk didalamnya adalah soal pemberantas korupsi, jadi tugas pemberatasan korupsi itu ya tugas Presiden indonesia. Jadi Presiden Indonesia lah yang mempuyai proposal itu," pungkasnya. ***

wwwwww