Iwan Setiawan: Tak Ada Jalan Lain Jokowi Harus Pecat Imam Nahrawi dan Cabut Pembekuan PSSI

BANDA ACEH- Kisruh PSSI yang tak kunjung selesai, merupakan dampak dari ketidakmampuan Menpora Imam Nahrawi dalam menyelesaikan persoalan sepakbola nasional. Karena itu, sudah saatnya Presiden Joko Widodo memecat Menpora Imam Nahrawi dengan mengganti Menteri yang paham dengan olahraga khususnya sepakbola.

Hal tersebut diungkapkan Pelatih sekaligus mantan pemain sepakbola nasional Iwan Setiawan kepada GoAceh.co (GoNews Group), saat berkunjung ke Banda Aceh, Kamis (31/03/2016).

Dirinya menyesalkan sikap pemerintah dalam hal ini Menpora Imam Nahrawi dan Presiden Jokowi yang sampai saat ini masih menggantung status pencabutan pembekuan Pengurus Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

"Sudah jelas-jelas Menpora Imam Nahrawi kalah telak di PTUN. Sudah 3-0 kekalahan pemerintah, mereka seharusnya menghormati itu, cabut segera status pembekuan itu," ungkap Iwan yang pernah bermain di klub Arseto Solo itu.

Permintaan tersebut menurutnya, bukan karena masalah pro dengan PSSI atau kontra dengan Kemenpora. Namun ia mengaku sedih dan miris melihat kondisi persebakbolaan Indonesia saat ini. "Saya tidak membela individu, dalam hal ini PSSI atau Menpora. Tapi saya sakit dan sedih melihat para pemain sudah tidak bisa merumput, liga di negara kita sudah tidak jalan, pemain banyak yang menganggur," jelasnya.

Masih menurut Iwan Setiawan, bila perlu Presiden Joko Widodo diminta mereshuflle Imam Nahrawi. "Kekisruhan ini tandanya yang menjabat menteri sudah tak becus, Presiden harus menggantinya. Sudah menjadi rahasia umum jika kegaduhan selama ini murni diciptakan Imam Nahrawi yang jelas-jelas tidak mengerti dunia sepakbola dan penuh dengan nuansa politis," tukasnya.

Jika tidak menurut Iwan, maka sepakbola dalam negeri tak akan bangkit dan semakin terpuruk. "Apalagi saat ini Menpora terkesan memperumit keadaan dengan membuat tim transisi yang dipercayai untuk menggulirkan liga. Bagaimana liga mau jalan, membuat turnamen piala Sudirman saja tak becus, dimana ia selama ini melarang menggunakan dana APBD atau APBN, tapi justru mereka yang melanggarnya sendiri," pungkas Iwan. dnl