Blusukan di Batang, Menteri Yuddy : Perlakukan dan Layani Rakyat Dengan Sebaik-baiknya

BATANG - Pemerintah harus mengutamakan pelayanan publik, pastikan masyarakat merasakan kehadiran negara. Rakyat ingin melihat apa yang bisa mereka dapat terima, pastikan semua pelayanan yang berhubungan dengan masyarakat, apakah akta kelahiran, KTP, pelayanan kesehatan, pendidikan maupun ijin usaha, harus optimal.

Demikian dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, pada acara pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang. Jawa Tengah, Rabu (06/04/2016).

"Perlakukan dan layani rakyat dengan sebaik-baiknya," tegas Yuddy dihadapan Bupati Batang yang didampingi unsur forum komunikasi pimpinan daerah, serta Pimpinan SKPD, Camat dan sekira 300 orang ASN Kabupaten Batang.

Sejauhmana masyarakat puas terhadap kinerja pemerintah daerah, harus menjadi perhatian bersama, kata Yuddy. Hasilnya harus terukur. Kalau dulu Puskesmas antriannya panjang serta yang sakitnya banyak, sekarang antriannya harus berkurang serta masyarakat yang sakitnya berkurang.

Yuddy mengungkapkan, bahwa Pemerintah Pusat memiliki skema crass program untuk memberi bantuan kepada daerah yang berprestasi. Prestasinya ditunjukan oleh peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Karena itu Yuddy meminta, semua komponen daerah harus bekerja sama. Semua unsur instansi pemerintah daerah harus memiliki pandangan dan keterpaduan dalam melaksanakan pembangunan. Semua harus terhubung jangan sampai sektoral. Misi daerah harus dijabarkan melalui program institusi secara terhubung.

Tingkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta dorong terus akuntabilitas kinerja. "Capaian akuntabilitas kinerja Kabupaten Batang secara umum sudah baik, tapi harus ditingkatkan. Dari nilai CC menjadi B, BB, bahkan A," ujar Yuddy.

Kota Bandung misalnya, meraih nilai A karena ada kesungguhan serta ada pertanggungjawaban administrasi. Dalam birokrasi, administrasi pemerintahan atau administrasi negara itu penting.

Selanjutnya Yuddy menyampaikan, bahwa kinerja pemerintah daerah kini berorientasi hasil. Hasilnya harus jelas, seperti meningkatnya derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat, meningkatnya produktivitas pertanian dan perekonomian masyarakat, juga meningkatnya pendapatan asli daerah. Ekonomi bergerak dan pengangguran pun akan berkurang karena banyak lapangan pekerjaan, tambah Yuddy.

Kementerian PANRB memiliki fungsi antara lain melakukan pembinaan dalam akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik. Hal yang baik akan terekam, termasuk yang dilakukan oleh Kabupaten Batang.

Menurutnya, leadership itu 80 persen menentukan keberhasilan. Termasuk Bupati Batang dengan prestasi dalam transparansi anggaran dan pelibatan publik dalam pembangunan.

"Harus ada transformasi dari Bupati ke jajaran birokrasi, sehingga tata kelola pemerintahan yang bekerja seperti mesin terus bergerak secara terukur. Saya yakin dengan transformasi yang baik, akan berubah," ungkap Yuddy.

Tugas kita membawa amanat rakyat, kata Yuddy. Kabupaten ini dititipi uang oleh rakyat sebesar 1,6 trilyun. Tugas kita meningkatkan kesejahteraan rakyat sampai semua orang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk itu pula APBD harus dilaporkan kepada rakyat. Sebelumnya diperiksa oleh inspektorat dan BPK.

Yang harus diperhatikan berikutnya, menurut Guru Besar Universitas Nasional tersebut adalah pengawasannya. Pengawasan akan menjaga dari adanya penyimpangan yang tidak kita harapkan. Konsep dasar baik tanpa pengawasan akan sulit. Kemudian tindaklanjuti dengan sanksi tegas dan penghargaan terhadap yang berprestasi.

Selain memberikan pembinaan terhadap jajaran ASN Kabupaten Batang, Menteri Yuddy yang didampingi Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, melakukan peninjauan dan blusukan ke berbagai unit penyelenggara pelayanan publik Kabupaten Batang.

Blusukan dimulai dari Rumah Sakit Umum Daerah, Markas Polres Batang, Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Samsat, Kantor Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, serta berakhir di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (rls)