Mahasiswa Pasca Sarjana Riau di Jakarta, Meminta Perusahaan yang Masuk Daftar Hitam Panama Papers Segera Diusut

JAKARTA- Mahasiswa Pasca Sarjana Riau (MPSR) di Jakarta, mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas perusahaan-perusahaan di Riau yang masuk daftar hitam Panama Papers.

Hal tersebut diungkapkan salah satu penurus MPSR Bobby Irtanto kepada GoRiau.com (GoNews Group), Selasa (26/04/2016) malam.

"Pasca terbongkarnya dokumen rahasia yang lagi heboh di kancah internasional maupun nasional yakni Panama Papaers, kami meminta dengan segera pemerintah melakukan tindakan tegas bagi perusahaan-perusahaan di Riau yang terlibat kasus Panama Papaers," jelas Bobby.

Kebocoran dokumen finansial dari sebuah firma hukum asal panama, Mossack Fonsesca tersebut menurut Bobby, terangkum dalam hasil investigasi email, dari tiga juta database 2,2 juta file pdf 1, satu juta gambar dan 320 ribuab textbdocument yang kemudian dipublikasikan ke khalayak umum.

"Dari data tersebut dapat disebut sebagai dunia offshore (dunia tanpa pajak bekerja). Bahkan Perdana Menteri Islandia sampai mengundurkan diri, karena ada nama istrinya disana," tukasnya.

Sementara Perdana Menteri Inggris David Cameron, kata Booby sibuk menjelaskan posisinya karena ada nama orang tuanya dalam daftar tersebut. Dari rentetan para tokoh internasional, ternyata juga merembet ke Indonesia. "Para tokoh nasional dan perusahaan perusahaan besar di Indonesia seperti perusahaan yang bergerak dibidang pulp & paper juga masuk di tataran nama panama papers," jelasnya.

Bocoran Panama Papers yang disebut sebagai bocoran terbesar dalam sejarah jurnalisme data ini, juga merembet ke beberapa nama perusahaan di Riau. "Atas dasar itulah, kami dari Mahasiswa Pasca Sarjana Riau di jakarta sangat mengecam perusahan perusahaan pulp & paper, apalagi perusahaan perusahaan raksasa tersebut berdomisili di Riau dan mengexploitasi sumber daya alamnya," tukasnya lagi.

Bahkan kata Bobby, pihaknya juga akan melakukan upaya gerakan dan konsolidasi keranah mahasiswa Riau untuk melakukan suatu gerakan bersama guna menuntut perusahaan tersebut. "Apabila nama-nama perusahaan tersebut terbukti melakukan kejahatan pajak kepada negara, maka perusahaan pulp & paper tersebut harus dicabut izinnya dan hengkang dari tanah melayu Riau," tegas Bobby.

Karena jika terbukti kata Bobby, ini sangat merugikan tidak hanya masyarakat Riau, namun juga negara. "Hampir rata - rata perusahaan raksasa yang bergerak di pulp & papers di Riau tidak dimiliki oleh orang Indonesia namun pemilknya orang aseng dan asing," ketus Bobby.

Hingga hari ini dirinya mengaku terus aktif berkomunikasi dengan seluruh stek holder dan instansi- instansi terkait yang berada di Jakarta, agar perusahan-perusahaan tersebut di usut kepemilikan pajaknya. ***