Tahun Ini, Kemenpar Programkan 27 Cluster Destinasi

JAKARTA- Program pembentukan dan pengembangan Destination Management Organization (DMO) atau tata kelola destinasi pariwisata terus digenjot Kemenpar. Untuk 2016, program tata kelola destinasi pariwisata akan dilaksanakan di 27 cluster.

Program DMO telah diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata sejak 2010. Pada 2010-2014, program ini diukur berdasarkan tahapan transformasi tata kelola destinasi pariwisata, sesuai pedoman pengembangan tata kelola destinasi pariwisata berbasis konsep DMO dan destination governance (DG). Kemudian pada 2015, fokus program tata kelola destinasi pariwisata adalah pembentukan forum tata kelola pariwisata di 16 cluster dan sosialisasi program DMO di sembilan kluster.

Menpar Arief Yahya menyebut, tahun ini, program DMO akan memfokuskan pada dua critical success factor, yakni managemen destinasi yang meliputi finansial, operasional, marketing, SDM, dan inovasi. Sedangkan untuk pembenahan destinasi, akan dikonsentrasikan pada pembangunan infrastruktur dalam rangka dukungan pengembangan aksesibilitas, amenitas dan fasilitas pendukung pariwisata lainnya.

"Pada lokasi prioritas yang merupakan top 10 destination, akan dikembangkan pola tata kelola yang lebih luas menuju Badan Otorita atau Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata," ujar Asdep Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Pariwisata, Oneng Setya Harini, Rabu (11/5).

Pada tahun 2016, imbuh Oneng, program tata kelola destinasi pariwisata akan dilaksanakan di 27 cluster. Ada 25 kluster existing dan dua kluster baru yang siap menyapa di 2016. "Dari cluster-cluster tersebut, beberapa di antaranya merupakan sepuluh destinasi pariwisata prioritas yang ditetapkan Presiden Joko Widodo," kata Oneng.

Dari 25 cluster exixting yang dimaksud, 16 cluster DMO fokus pada pembentukan forum tata kelola pariwisata (FTKP). Daerah tersebut adalah Sabang (FTKP sudah terbentuk dengan SK Wali Kota), Pangandaran (FTKP sudah terbentuk dengan SK Bupati), Wakatobi (FTKP sudah terbentuk dengan SK Bupati), Borobudur (struktur organisasi FTKP sudah terbentuk), Rinjani (FTKP sudah terbentuk dengan SK Bupati).

Kemudian ada DMO Derawan (FTKP sudah terbentuk dengan SK Bupati, plus pembentukan local working group P. Derawan & Asosiasi Guide Selam), Bunaken (struktur organisasi FTKP sudah terbentuk), Kota Tua (struktur organisasi FTKP sudah terbentuk), Batur (FTKP sudah terbentuk dengan SK Bupati), Sanur (tim formatur pembentukan FTKP sudah terbentuk), Tanjung Puting (struktur organisasi FTKP sudah terbentuk).

Lalu, DMO Raja Ampat (struktur organisasi FTKP sudah terbentuk), Bromo Tengger Semeru (tim formatur pembentukan FTKP sudah terbentuk), Toba (struktur organisasi FTKP sudah terbentuk), Toraja (FTKP sudah terbentuk dengan SK Bupati), dan Flores (tim formatur pembentukan FTKP sudah terbentuk). "Ya, dari 16 kluster DMO, yang telah membentuk FTKP ada tujuh cluster DMO yang FTKP nya telah disahkan oleh Walikota/Bupati daerah terkait.

Delapan cluster lainnya sudah memiliki FTKP, namun masih menunggu pengesahan melalui SK Bupati/Walikota. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya daerah yang tidak memiliki kepala daerah definitif untuk menandatangani SK, adanya pelaksanaan Pilkada pada akhir tahun 2015, sampai adanya bencana asap yang menghambat proses pembentukan FTKP pada tahun 2015," tandas Oneng.

Sementara sembilan cluster baru difokuskan pada sosialisasi program TKDP dan pembentukan kelompok kerja lokal pariwisata (KKLP) atau local working group (LWG). Sembilan daerah tersebut adalah DMO Komodo (sudah terbentuk LWG), Palembang (sudah terbentuk LWG), Belitung (sudah terbentuk LWG). Kemudian Muaro Jambi (sudah dilakukan identifikasi awal kondisi daerah dan proses pembentukan LWG melalui tim Formatur), Maluku Utara (sudah terbentuk LWG), Menjangan-Pemuteran (sudah terbentuk LWG), Nias (sudah terbentuk LWG), Sentarum (sudah dilakukan identifikasi awal kondisi daerah dan dalam proses pembentukan LWG), serta DMO Kepulauan Seribu (sudah terbentuk LWG).

"Responsnya memang beragam. Beberapa daerah menerima dengan antusias program TKDP, namun beberapa daerah lainnya masih mempertanyakan keberlanjutan program TKDP. Setelah melaksanakan sosialisasi kembali, dengan tim dari Kementerian Pariwisata dan tim narasumber, program DMO dapat diterima di sembilan kluster baru," imbuh Oneng.

Sementara untuk dua cluster baru yaitu Tanjung Lesung dan Mandalika. Kedua lokasi tersebut termasuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus bidang Pariwisata dan juga termasuk dalam 10 Destinasi Pariwisata Nasional. "Program tata kelola destinasi pariwisata akan terus berlanjut sampai tahun 2019 untuk membangun kepariwisataan Indonesia. Setiap tahunnya direncanakan akan dilakukan penambahan kluster sesuai target 88 KSPN dalam RIPPARNAS," pungkas Oneng. (*/dnl)