Meski Anggota KMP Berkurang, Gerindra Tetap Oposisi Pemerintah

JAKARTA- Meski saat ini KMP terancam berkurangnya jumlah anggotanya pasca masuknya Golkar, PAN, PPP ke kolasisi pendukung pemerintah, namun Gerindra sebagai pencetus KMP tetap optimis bisa mengkritisi kebijakan pemerintah.

Sikap KMP tetap berada pada oposisi pemerintah ini dikatakan Anggota DPR RI Ahmad Riza Patria. Dirinya berharap dengan kekuatan yang ada, KMP tetap menjadi fungsi kontrol kebijakan pemerintah.

"Kita tetap optimis. Karena apapun program pemerintah yang baik kami dukung, tapi kalau ada program pemerintah yang kita anggap tidak baik kita sampaikan saran dan kritisi," ujarnya, Rabu (18/05/2016) siang di Jakarta.

Iapun mencontohkan, terkait KPK misalnya, dimana ada 9 partai di parlemen termasuk di KMP yang mendukung pemerintah soal usulan revisi UU KPK. "Teman-teman di KMP waktu itu kan cuma gerindra yang menolak. Tapi pemerintah justru mengikut Gerindra. Artinya ukurannya ada bukan besar kecilnya, kalau pun hari ini Gerindra sendirian di KMP ya tidak masalah," ujarnya.

Terus sekarang kan KMP sudah minim jumlahnya di DPR, terus apakah kontrolnya terhadap pemerintah tetap bisa maksimal? "Jadi kalau kita ingin sepakat membangun bangsa yang lebih baik. Kita harus sepakat dulu pentingnya check and balance. Nah check and balance itu seperti apa? Check and balance itu kuotanya harus berimbang. Ya yang penting pemerintah lebih dari 50 persen lah. Itu tidak masalah, karena kami juga tidak ingin mengusai parlemen kemudian menolak semua program, tidak seperti itu," tukasnya.

Tapi, kata Riza, kalau semua berbondong-bondong mendukung pemerintah, sehingga dukungan pemerintah lebih besar nantinya sampai 70 persen lebih, 80 persen lebih, menurutnya tidak baik bagi pembangunan.

"Karena ada fungsi DPR yang nantinya tidak optimal dan tidak maksimal. Apa itu? Diantaranya fungsi pengawasan. Nah ini yang kita khawatirkan jangan sampai semua partai berbondong-bondong mendukung pemerintah sehingga fungsi DPR, fungsi pengawasannya tidak efektif. Kalau fungsi pengawasan tidak efektif, maka pembangunan tidak berjalan sebagaimana mustinya," pungkasnya. ***