Benny Rhamdani: GMKI dan Ansor Mengecam Tindakan Brutal Aparat saat Pembubaran Paksa Aksi Damai di Manado

JAKARTA- Wakil Ketua GP Ansor Benny Ramdhani mengecam segala bentuk kekerasan yang menimpa Ketua GP Ansor Kota Manado beserta beberapa anggota GP Ansor yang melakukan aksi damai pada hari Kamis (02/06/2016) yang lalu.

Kepada GoNews Group Benny menceritakan, kejadian itu berawal ketika ratusan kader GP Ansor melakukan penjagaan terhadap Masjid Nurul Fatah. Hal itu dilakukan karena masjid merupakan sarana ibadah dan belum ada keputusan inkrah dari Pengadilan Negeri manado. Namun Kabag Operasi Polres Manado langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyeret Ketua GP Ansor Manado yang bersama Rusli Umar untuk meninggalkan masjid yang dijaga. 

"Kita menjaga masjid tersebut karena Kementerian Agama sudah mengeluarkan ketentuan bahwa masjid tersebut harus ada gantinya meskipun di daerah lain," ungkap Benny, Rabu (08/06/2016).

GP Ansor saat itu kata Benny, sedang melakukan aksi damai dalam rangka menentang penggusuran paksa bangunan dan Masjid Nurul Fatah di Kampung Bobo, tepatnya di Kelurahan Maasing lingkungan 4 Kecamatan Tuminting, Manado.

Aksi damai berakhir ricuh saat dibubarkan aparat. Korban-korban berjatuhan, termasuk Ketua GP Ansor Manado yang babak belur dipukuli polisi, dan harus dirawat secara intensif.

Sebelumnya, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas dalam siaran releasenya mengatakan, berdasarkan informasi yang ia himpun, ditambah sejumlah foto dan video rekaman, nampak jelas bagaiamana aksi arogansi aparat keamanan.

"Rekaman yang kami dapatkan dari kedua kejadian tersebut, terlihat jelas upaya represif aparat membubarkan aksi dengan cara memukul, menendang, bahkan menggunakan alat(pentungan, alat setrum dan lain sebagainya)," ungkapnya.

Yaqut menambahkan, sungguh sebuah ironi, ketika aparat yang seharusnya mengayomidan memberi perlindungan kepada masyarakat, justru menindas masyarakat dengan cara-cara yang brutal.

"Kejadian ini, menurut kami, merupakan upaya mengekang kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh undang-undang," ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya mengecam aksi represif aparat keamanan tersebut. "Pengurus Pusat GMKI danPimpinan Pusat GP Ansor menyatakan sikap, di antaranya mengutuk keras tindakan brutal (represif) aparat dalam mengamankan aksi damai mahasiswa (GMKI Manado) di Kantor DPRD Manado pada Rabu, 1 Juni 2016, dan aksi damai GP Ansor pada Kamis, 2 Juni 2016," ujarnya.

Sementara Benny Rhamdany juga menjelasakn pihaknya mendesak agar Mabes Polri, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) untuk mengusut tuntas kasus pemukulan yang mengakibatkan jatuhnya korban dari GMKI dan GP Ansor.

"Kami menilai aparat keamanan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, kamu juga mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Badrodin Haiti untuk mencopot Kapolres Manado karena gagal mengamankan aksi mahasiswa, serta Kabag Ops Polres Manado dengan kapasitasnya sebagai penanggung jawab di lapangan," tukasnya.

Bukan hanya itu saja, pihaknya juga mendesak Walikota Manado untuk mencopot Kepala Satpol PP Kota Manado karena keterlibatan anggotanya dalam tindakan pemukulan terhadap massa aksi. ***