Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Menpora Erick Minta Dunia Fotografi Harus Bertransformasi di Pameran Foto Spirit de Indonesia
Kemenpora
19 jam yang lalu
Menpora Erick Minta Dunia Fotografi Harus Bertransformasi di Pameran Foto Spirit de Indonesia
2
Persijap Yakin Segara Bangkit Usai Gagal Kalahkan Garudayaksa FC
Sepakbola
18 jam yang lalu
Persijap Yakin Segara Bangkit Usai Gagal Kalahkan Garudayaksa FC
3
Ivan Mamut Pastikan Kemenangan Persija atas Persebaya
Sepakbola
18 jam yang lalu
Ivan Mamut Pastikan Kemenangan Persija atas Persebaya
4
MA Anulir Suket SMA Gibran Rakabuming, Publik Soroti Sikap KPU dan Ancaman Pemakzulan
Umum
19 jam yang lalu
MA Anulir Suket SMA Gibran Rakabuming, Publik Soroti Sikap KPU dan Ancaman Pemakzulan
5
‎Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Arena Tinju Kampung Melayu
Metropolitan
24 jam yang lalu
‎Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Arena Tinju Kampung Melayu
6
Rizky Ridho Sebut TC di Bali Perkuat Kekompakan Timnas Indonesia
Sepakbola
19 jam yang lalu
Rizky Ridho Sebut TC di Bali Perkuat Kekompakan Timnas Indonesia
Home  /  Berita  /  PON

JARA Desak Pemkab Pidie Umumkan Jumlah Aset Daerah

JARA Desak Pemkab Pidie Umumkan Jumlah Aset Daerah
Ilustrasi
Jum'at, 17 Juni 2016 15:58 WIB
Penulis: Amir Sagita

SIGLI – LSM Jaringan Aspirasi Rakyat Aceh (JARA) mendesak Pemkab Pidie segera memublikasikan jumlat aset daerah kepada masyarakat. Tujuannya masyarakat tahu mana saja aset daerah, agar nantinya tidak dikuasai oleh pihak ketiga.

Ketua JARA Pidie, Iskandar Ar Rahman, Jumat,(17/6/2016) mengatakan, perlu dikawal agar aset daerah tidak dijadikan aset pribadi. Untuk itu harus diperjelas keberadaannya serta kepemilikannya, "Kita minta keseriusan Pemkab Pidie untuk menyelamatkan aset daerah. Silakan didata yang benar dan dipublikasi. Jangan terkesan asal asalan. Bagaimana mau raih WTP dari BPK RI kalau aset sendiri tidak jelas apa lagi yang lain,” katanya.

Ia menuding, pengelolaan dan pendataan aset amburadul. DPRK setempat, dinilai perlu menghentikan anggaran pemeliharaan aset yang tidak memiliki kejelasan status, khususnya tanah dan lokasi bangunan milik pemerintah.

“Ada beberapa lokasi yang sama sekali tidak memiliki dokumen kepemilikan. Bahkan banyak juga tanah dan bangunan yang telah beralih kepemilikan menjadi milik pribadi tanpa diketahui proses peralihan," kata Iskandar.

Diperkirakan, saat ini ratusan aset milik pemerintah yang belum memiliki dasar hukum, berbentuk bangunan dan tanah yang tersebar di seluruh kecamatan. “Paling banyak di wilayah perkotaan. Kondisi ini, rentan digugat orang-orang yang tidak berkepentingan. Karena itu saat pembahasan anggaran nanti hal ini harus dievaluasi,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Pengelola Keuangan ‎dan Kekayaan Daerah (DPKKD), Kabupaten Pidie, Mustafa, mengatakan, pendataan aset sudah dilakukan sejak tahun 2008 lalu. Namun untuk saat ini pihaknya sedang memverifikasi ulang keakuratan data tersebut. “ehingga nantinya aset daerah jelas keberadaan dan kepemilikannya. Jadi saat ini kita sedang memverifikasi data itu," jelasnya.

Editor:TAM
Kategori:Voli, PON
wwwwww