Sebelum 2019, Kementerian BUMN Sudah tak Ada

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, terus mempercepat realisasi holding perusahaan pelat merah. Bahkan selain pembentukan, dirinya punya misi besar 'menghilangkan' kementerian yang dipimpinnya, kemudian diubah menjadi super holding yang membawahi seluruh holding BUMN.

"Saya menteri satu-satunya yang menargetkan hilangkan kementerian. Sebelum akhir 2019 transformasikan jadi super holding, nggak lagi jadi kementerian," kata Rini di acara buka bersama Menteri BUMN dan Pemred di Plaza Mandiri, Jakarta, Rabu (22/6/2016).

Arah pembentukan holding tersebut, jelas Rini, hampir menyerupai dengan super holding milik Malaysia, Khazanah atau Singapura, Temasek. Di mana semua pengelolaannya dilakukan oleh kalangan profesional, bukan lagi PNS di bawah kementerian.

"Kalau Temasek murni full komersial, kalau Khazanah masih ada program untuk kepentingan masyarakat. Jadi nanti holding company ada di situ full. Kalau sekarang deputi rasanya kurang kuat, maunya profesional, bukan PNS," ujar mantan Presiden Direktur Astra International ini.

Diungkapkan Rini, sebelum merealisasikan super holding tersebut, dirinya kini berfokus merampungkan pembentukan 5 holding BUMN yang sudah direncanakan.

"Ada 5 perusahaan holding yakni keuangan, infrastruktur, pertambangan, energi, dan satu lagi holding perumahan. Tujuan holding supaya bisa tumbuh lebih cepat, dengan holding bisa cari pendanaan yang lebih luas," ungkapnya. ***