DPD RI Fasilitasi Penyelesaian Masalah Lahan Masyarakat Pelalawan dengan PT Arara Abadi

JAKARTA - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI kembali turun ke Provinsi Riau guna menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait persoalan lahan. Kali ini BAP memfasilitasi/memediasi tuntutan masyarakat desa Tanjung Air Hitam Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan agar melepaskan lahan seluas sekitar 2000 hektar yang merupakan areal HPHTI/konsensi PT. Arara Abadi yang diperoleh 1996 lalu. Masyarakat mengaku kawasan tersebut telah digarap sebagai lahan pertanian (padi) sejak tahun 1990-an.

Hadir pada rapat yang digelar di kantor Bupati Pelalawan Kamis (30/6), Ketua BAP DPD RI Abdul Gafar Usman bersama dua rekannya Bambang Sadono (Senator Jawa Tengah) dan Mohamad Nabil (Kepulauan Riau). Sedangkan dari pemerintah daerah, Wakil bupati Pelalawan Zardewan, Kadis Kehutanan dan Perkebunan Hambali, Kapolres AKBP Ari Wibowo, BPN Pelalawan Makmur, Camat Kerumutan Husnizal, Pj. Kades Tanjung Air Hitam Mawardi serta direksi PT. Arara Abadi Edie Hatis.

"Pertemuan hari ini menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada BAP DPD RI beberapa waktu lalu, karena itu kami ditugaskan oleh lembaga negara untuk memediasi penyelesaian persoalan tersebut dengan instansi terkait," ucap Gafar Usman.

Pertemuan yang berlangsung selama sekitar dua jam itu menghasilkan tiga poin kesimpulan. Pertama, lahan 2000 Ha atau sesuai fakta yang ditemukan di lapangan oleh masyarakat, pemerintah kabupaten Pelalawan dan PT Arara Abadi,  rapat menyepakati bahwa lahan tersebut akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua,  BAP DPD RI menyarankan setelah lahan selesai diproses sesuai poin 1, masyarakat dan PT. Arara Abadi dapat bermitra dalam pengelolaan lahan tersebut.

Ketiga, Pemda diminta memfasilitasi penyelesaian poin 1 dan 2 dengan mengikutsertakan PT. Arara Abadi paling lambat selama tiga bulan sudah dapat diinformasikan kepada BAP DPP RI. " Kita berharap hasil pertemuan ini bisa memberikan manfaat untuk kepentingan mayatakat dan juga pemerintah serta perusahaan," kata Gafar.

BAP tambah Gafar siap membantu jika nanti memerlukan penyelesaian tuntunan masyarakat tersebut ditingkat pusat. " Jika diperlukan dukungan kita siap mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat melalui kementerian terkait," ucapnya. (rls)