Rencana Reshufle 4 Menteri, Ade Komarudin: Itu Hak Presiden, Untuk Perubahan Yang Lebih Baik Kita Dukung

JAKARTA - Rencana pergantian atau pergeseran 4 Menteri, terus mencuat ke permukaan. Rencana tersebut juga menjadi bahan perbincangan dikalangan DPR di Senayan.

Menanggapi soal rencana Reshufle kabinet Joko Widodo, Ketua DPR RI, Ade Komarudin kepada GoNews.co menjelaskan, secara pribadi maupun lembaga, pihaknya tidak ada masalah. Bahkan dirinya juga tidak akan turut campur dalam proses tersebut.

"Soal Reshufle itu adalah wewenang dan hak preogratif Presiden. Rencana tersebut sebenarnya bukan kabar baru, tetapi tetap menjadi setiap saat muncul, dan semua pihak media juga semuanya akan menanggapi hal ini. Saya dari dulu sampai hari ini tidak akan berubah tak mau mencampuri hak preogratif Presiden Joko Widodo," ungkapnya, Rabu (13/07/2016) melalui pesan Whatsapp.

Namun sebagai masyarakat kata Akom, semua pihak, baik partai atau golongan tertentu bisa menyampaikan aspirasinya kepada Presiden. "Menyampaikan aspirasi boleh saja, tetapi sekali lagi presiden punya hak preogratif mempunyai kewenangan penuh untuk memutuskan apakah perlu Reshufle ataukah tidak. Kita berharap kalaupun ada Reshufle akan mengarah ke perubahan yang lebih baik, dan mengedepankan kepentingan rakyat. Jangan sampai pergantian itu justru tidak menyelesaikan masalah," tukasnya.

Menurut Akom, khususnya Kementrian di bidang ekonomi juga harus betul-betul sosok yang mampu dan tidak asal-asalan. "jangan sampai misalnya kita mau ganti menteri-menteri tertentu di bidang ekonomi yang kemudian malah mengguncang perekonomian nasional, ini yang tidak kita inginkan, bukanya menyelesaikan masalah tapi malah tambah permasalahan nasional yang akan kita hadapi. Pada intinya harus yang bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik," tegasnya. (***)