Senpi Milik Kelompok Santoso Diduga Pabrikan Filipina, DPR: TNI dan Polri Harus Mengusutnya

JAKARTA - Setelah tertembaknya gembong teror Santoso oleh BNPT beberapa waktu lalu, pihak aparat menduga senjata api (Senpi) yang berhasil disita khususnya jenis M16 diduga adalah hasil selundupan. Karena setelah diteliti ternyata senjata tersebut hasil produksi Pabrikan dari Filipina.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Zainudin Amali berpendapat, aparat baik Kepolisian maupun TNI harus mengusut tuntas.

"Memamg penyelundupan baik itu senjata, narkoba dan barang-barang ilegal ini sangat rentan. TNI AL harus proaktif menjaga kawasan laut kita yang sangat luas, kemungkinan penyelundupan itu terbuka lebar, karena memang pengawasan dari aparat kita masih terkendala beberapa hal seperti personil dan peralatan," ujar Zainudin, Jumat (22/07/2016) di Komplek Parlemen Senayan Jakarta.

Diakuinya, saat ini peralatan TNI AL memang sangat-sangat minim dan tidak memadai dengan luasnya kawasan laut Indonesia.

"Ya termasuk kapal-kapal kita, nguber kapal Cina aja kita masih kerepotan," ujarnya.

Lalu apakah benar dugaan senjata ilegal yang dipakai Santoso CS adalah hasil selundupan? "Pasti ada?. Dan itu biasanya dari Malaysia, dari Filipina dan daerah-daerah konflik dan dibawa ke Poso, ke Ambon. Nah memang kita harus memperkuat pengawasan di laut kita, cuma kan fasilitas sangat minim. Kita dorong terus, Bakamla, ya kapal cepat, ya pendeteksi, segala macam, termasuk pengangguran buat TNI AL," tukasnya.

Mungkin itu senpi bekas konflik poso? "Bisa jadi, tapi kan dari luar, kalau dari sini kan ga mungkin kalo organik. Senjata organik biasanya hasil rampasan, misal pernah merampok? si Santoso itu kan bisa aja," jelasnya.

Soal Mahkamah Arbitrase Internasional yang memenangkan Filipina atas sengketa Laut Cina Selatan, bagaimana? "Saya kira harus, kan kita sudah mengakui untuk ?Arbitrase, maka keputusan ?Arbitrase itu dipatuhi, nah kemudian ada perlawanan terhadap itu?, ini kan? sudah Internasional, disitu akan diuji sikap-sikap Cina patuh atau tidak? terhadap? putusan itu. Tapi bagi Indonesia, saya kira ini bagus ya, karena sekarang memang kita belum bermasalah langsung. Tapi suatu saat dengan garis putusan itu, bisa jadi masalah bagi kita, saya menyarankan untuk kekompakan ASEAN dengn 1 isu itu bahwa kita satu sikap yang sama. Filipin kan asean," tukasnya lagi.

"Disamping itu kan kita punya kepentingan dengan Cina, kepentingan dagang dan sebagainya, itu harus diatur terpisah, urusan kedaulatan bagi kita menjadi ?hal yang utama, tidak boleh urusan dagang mengalahkan urusan kedaulatan, kita memberikan dukungan penuh bu Menlu untuk mengambil inisiatif berbicara dengan negara-negara asean lain untuk menyatukan sikap," pungkasnya. (***)