Soal Proyek Toilet DPRD Riau 'Habiskan' APBD Rp 1 Miliar, Warga Riau Minta KPK Segera Bertindak

PEKANBARU - Adanya proyek rehabilitasi toilet di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau yang diduga penuh dengan aksi korupsi, warga minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera bertindak. Dengan nilai renovasi Rp 1 miliar, sudah jadi celah bagi KPK untuk mengusut semua anggaran yang berada di Sekretariat DPRD Riau.

Pasca pemberitaan renovasi toilet di DPRD Riau yang menelan anggaran Rp 1 miliar tersebut dipublish GoRiau.com, Kamis (11/8/2016), pembaca memberi komentar negatif terhadap tingkah laku oknum pejabat yang masih tega menguras uang rakyat dalam kondisi ekonomi rakyat yang ''mulai sekarat''.

Dari 28 komentar pembaca melalui laman resmi GoRiau.com di facebook, seluruhnya melakukan hujatan. ''KPK, yuk disambangi pejabat-pejabat Riau ini,'' ujar Surya berkomentar. Ada juga ''Selamat datang KPK'' ujar Novi .

Selain komentar-komentar tajam itu, juga banyak yang komentar dengan nada kasihan untuk daerah Riau yang banyak koruptor. Bahkan ada yang terenyuh, negeri ini selalu dipenuhi tindak pidana korupsi.

Seperti diberitakan sebelumnya, meski jadi lembaga pengawas, sepertinya DPRD Riau kecolongan dengan sejumlah proyek yang tengah berlangsung di gedung wakil rakyat tersebut. Bahkan proyek dengan anggaran miliaran ini penuh dengan kejanggalan dan diduga mark-up.

Salah satu proyek besar itu seperti rehab kamar mandi dan sejumlah fasilitas buang hajat (WC) anggota dewan dengan volume 42 kamar. Proyek yang dilaksanakan CV Putri Sribunga ini menghabiskan anggaran sebesar Rp1,070 miliar.

Selain itu, proyek yang tidak terkait dengan kepentingan rakyat ini yakni perbaikan atap lapangan tenis dengan anggaran sebesar Rp1.003 miliar. Proyek ini dikerjakan oleh CV Riau Jaya Perkasa hingga September 2016 mendatang.

Proyek rehabilitasi WC gedung DPRD Riau dan pembuatan atap DPRD Riau ini memiliki konsultan pengawas yang sama yakni PT Serarora Abadi Konsultan. Proyek lain tak terpantau adalah perbaikan AC central, pengadaan mesin air isi ulang dan sejumlah proyek meubiler. Kemudian proyek di Bagian Humas juga banyak diduga siluman tanpa terpantau jelas dengan total anggaran humas Rp15 miliar setahun. Misal saja proyek buku profil anggota DPRD Riau periode 2014-2019 lebih kurang Rp300 juta. Kemudian ada juga proyek pengelolaan website DPRD Riau sekitar Rp100 juta dikelola oleh Bagian Humas secara sendiri. Selanjutnya ada juga proyek publikasi media elektronik dengan anggaran yang sangat besar.

Biaya untuk siaran langsung saja sekitar Rp60 juta sekali tayang. Sedangkan untuk siaran tunda sekitar Rp30 juta dengan durasi tayang hampir setiap pekan. Proyek-proyek besar ini berlangsung hampir setiap tahun. Bahkan tahun lalu, proyek untuk pengecatan gedung saja, mencapai anggaran Rp2 milir, kemudian proyek rehab masjid dewan mencapai 1,8 miliar.

Kabag Umum Sekretariat DPRD Riau yang membawahi pekerjaan proyek di lingkungan sekretariat DPRD Riau, Khuzairi mengaku tidak bisa menjawab terkait proyek di Bagian Perlengkapan sebagai sub Bagian Umum tersebut.

“Saya tidak bisa jawab itu, langsung saja tanya ke Sekretaris DPRD,” ujarnya.

Terkait sejumlah proyek besar di sekretariat DPRD Riau ini, anggota Komisi A Eddy A. Muhammad Yatim mengaku tidak dapat mengomentari karena tidak mengetahui secara detail. "Saya kan baru masuk dewan pada akhir 2015, jadi tidak tahu persis saat penyusunan mata anggaran secara rinci di Sekwan. Nanti saya tanyakan dulu ke kawan-kawan Komisi A," kata Eddy Yatim.

Eddy mengatakan, jika memang ditemukan hal-hal menyimpang, media atau masyarakat juga berhak melakukan pengawasan. Karena itu dia menyarankan untuk terus memantau perkembangan yang ada. ***