Soal Anggaran Parfum Pemprov dan Toilet DPRD Riau Capai Miliaran Rupiah, DPD RI: Boros dan Menyakiti Rakyat

JAKARTA - Disaat banyak anggaran ''dibonsai'' karena berkurangnya dana bagi hasil (DBH) dan berkurangnya pendapatan lainnya, yang berdampak pada berkurangnya belanja publik, ternyata Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau justru ''semakin berfoya-foya''.

Salah satunya dalam hal pengharum (parfum) ruangan, yang menghabiskan anggaran Rp1,2 miliar. Menanggapi besarnya belanja parfum di Setdaprov Riau ini, anggota DPD RI dapil Riau, Instiawati Ayus dan Ghafar Usman, sepakat bahwa anggaran tersebut terlalu boros.

"Jadi begini, jika memang anggaran itu ada, ya sah-sah saja dipergunakan. Namun ada tapinya, jika masih ada yang perlu lebih diprioritaskan, sebaiknya ya ditunda dulu," ungkap Ghafar Usman saat mendampingi Siswa siwi Tembilahan Hulu yang mewakili Provinsi Riau di acara Cerdas Cermat Nasional di gedung MPR, Selasa (16/08/2016).

Prioritas utama yang dimaksud kata Ghafar Usman, pertama adalah sektor pendidikan, kedua adalah sektor kesehatan dan yang ketiga adalah sektor pembangunan insfratuktur di daerah. "Nah jika prioritas utama ini sudah tercukupi, atau dalam artian telah mencapai target, silahkan dibelanjakan anggaran yang sudah ada," tukasnya.

Hal senada juga diungkapkan Anggota DPD RI lainya, yakni Instiawati Ayus. Menurutnya pemborosan anggaran tersebut bukan hanya soal pembelian parfum di lingkungan Pemprov saja. Menurutnya soal anggaran renovasi toilet dan atap lapangan tenis DPRD juga dinilai melukai perasaan masyarakat.

"Disini kami sifatnya hanya memberikan imbauan. Perlu kita pahami selama anggaran itu ada sebenarnya sah-sah saja dibelanjakan, salah satu sisi himbauan dan tanggung jawab moral kita, mari kita belanja tapi dengan tetap mengedepankan kepatutan dan memenuhi rasa keadilan pada masyarakat," ujarnya.

"Kalau belanja yang dilakukan menyakiti masyarakat, dan masih ada prioritas utama yang belum terjamah, tentunya ini tidak memenuhi rasa keadilan tersebut. Saya berharap rekan-rekan di Pemerintah Provinsi bisa memahami kegusaran masyarakat tersebut," pungkasnya. (***)