Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kapal China Kepergok Lintasi Laut Indonesia, Sukamta: Tenggelamkan!
Politik
12 jam yang lalu
Kapal China Kepergok Lintasi Laut Indonesia, Sukamta: Tenggelamkan!
2
Kemenpora Berencana Vaksinasi Atlet, Hetifah Tekankan Skema Prioritas
DPR RI
14 jam yang lalu
Kemenpora Berencana Vaksinasi Atlet, Hetifah Tekankan Skema Prioritas
3
GG PAN: Pemecatan Arief Budiman Harus Jelas dan Terukur
Politik
14 jam yang lalu
GG PAN: Pemecatan Arief Budiman Harus Jelas dan Terukur
4
Soal Realisasi Anggaran Tahun 2020, Menpora Dapat Apresiasi Komisi X DPR RI
Olahraga
12 jam yang lalu
Soal Realisasi Anggaran Tahun 2020, Menpora Dapat Apresiasi Komisi X DPR RI
5
Fraksi PKS DPR Minta BPK Komitmen Awasi Penyaluran Dana Penanganan Covid-19
Politik
12 jam yang lalu
Fraksi PKS DPR Minta BPK Komitmen Awasi Penyaluran Dana Penanganan Covid-19
6
Usai Pesawat Sriwijaya Air, Prediksi Mbak You soal Gempa Kini Terbukti
Peristiwa
6 jam yang lalu
Usai Pesawat Sriwijaya Air, Prediksi Mbak You soal Gempa Kini Terbukti
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Tak Mau Diproses Secara Hukum Karena Alasan Bakar Lahan Pribadi, Warga Geruduk Kejari Pontianak

Tak Mau Diproses Secara Hukum Karena Alasan Bakar Lahan Pribadi, Warga Geruduk Kejari Pontianak
Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pontianak, Agusalim Nasution (kanan). (foto cece/GoNews)
Selasa, 16 Agustus 2016 10:22 WIB
Penulis: Cece Kusmana
PONTIANAK - Warga desa Loncet, Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, mendatangi Kejaksaan Negeri memprotes kasus pembakaran lahan seluas 7 hektare. Sejumlah warga merasa tidak bersalah dengan alasan karena membakar lahanya sendiri.

Kasi Intel Kejari Pontianak, Agusalim Nasution kepada GoNews.co mengatakan, selain menuntut tidak diproses kasus tersebut, warga juga meminta pihaknya untuk melepaskan rekan-rekanya yang sudah ditahan pihak berwajib.

"Pada intinya, mereka tidak mau masalah ini diproses secara hukum, karena warga beralasan membakar lahannya sendiri. Mereka juga mengancam akan melakukan demo besar-besaran," ujarnya, Selasa (16/08/2016) siang.

Menurut Agus, pihaknya tidak bisa langsung begitu saja menyetujui permintaan warga, karena perkara yang di tangani Kejaksaan merupakan berkas yang diterima dari Kepolisian. "Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kita hanya melanjutkan saja. Ini tetap akan kita proses dan permintaan Kepala Dusun untuk mengeluarkan tahanan, itu bukan kewenangan kami," tukasnya.

Dari pantauan di lapangan, jumlah warga yang melakukan demo di Pengadillan Negeri Pontianak, kurang lebih berjumlah ratusan dengan menggunakan armada truk dan mobil bak terbuka.

Terkait masalah ini, Gubernur Kalimantan Baratn Cornelis SH mengingatkan, agar semua pihak tidak saling menuding. Namun Gubernur meminta agar semua menghormati proses hukum yang berlaku. Dirinya juga meminta warga agar menyelesaikan dengan baik, karena semua yang dilakukan pemerintah dengan aparat adalah bagaimana bertindak di lapangan dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.

"Ego sektoral harus dihilangkan, kita mengimbau masyarakat agar tidak lagi melakukan pembakaran lahan. Kalaupun harus membakar, masyarakat harus mengendalikannya supaya tidak merembet dan melebar kemana-mana," tukasnya.

"Untuk aparat terkait, mohon lakukan deteksi dini. Ini sangat diperlukan, dan salah satunya juga melibatkan masyarakat, apabila muncul titik api segera bisa diantisipasi," timpal Cornelis  dalam Rapat Koordinasi Terpadu Lintas Sektoral Penanggulangan Kebakaran Hutan Kebun dan Lahan di Kalimantan Barat, di Graha Khatulistiwa Polda Kalbar.

Dalam pencegahan Kebakaran dan lahan tambah Cornelis, masyarakat juga tidak hanya mengandalkan TNI dan Polri, tetapi semua harus turun tangan, minimal masyarakat melapor kepada aparat berwajib sehingga segera ditanggulangi.

"Jadi pada intinya semua masyarakat juga harus saling mengerti dan menghargai kinerja petugas, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun aparat terkait. Permasalahan warga yang protes kita ajak untuk duduk satu meja dan tak harus menggunakan cara-cara kekerasan. Semua pasti ada solusinya, asal mau bermusyawarah," pungkasnya. (***)

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Hukum, Kalimantan Barat
wwwwww