Soal Bentrok Berdarah di Meranti, Komisi III DPR: Masyarakat Tak Akan Berani Kalau Bukan Polisi yang Memulai

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syafi'i mengatakan, adanya bentrokan antara masyarakat dan anggota kepolisian di Mapolres Kepulauan Meranti, Riau adalah bentuk luapan kekesalan masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang sudah tidak tertahankan.

Dia menilai, apabila aparat penegak hukum memberikan pengayoman dengan baik kepada masyarakat, tidak mungkin akan ada terjadi bentrokan ataupun protes terhadap aparat penegak hukum.

"Fakta di lapangan apa ada masyarakat dalam keadaan biasa memiliki keberanian terhadap aparat. Saya jawab gak ada. Bentrokan ini adalah bentuk perlakuan masyarakat terhadap aparat yang sudah tidak tertahankan lagi, gitu lho," ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, kamis (1/09/2016) kemarin.

Oleh karena itu, politisi Gerindra ini menilai semua peristiwa bentrokan antara masyarakat dengan kepolisian, pengadilan ataupun kejaksaan adalah bentuk kejujuran masyarakat yang sudah tidak tahan lagi terhadap perlakuan-perlakuan sadis yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

"Jadi gak ada itu karena kesalahan dari masyarakat, masyarakat bereaksi jadi teroris pun masyarakat, itu bukan kesalahan masyarakat, tapi itu kesalahan dari ketidakmampuan pemerintah menjalankan tugas sesuai tupoksi yang diberikan undang-undang kepada mereka. Itu semua penyebabnya," tuturnya.

Dia berharap agar kasus bentrokan antar masyarakat dan kepolisian tidak terulang di kemudian hari. Maka Kepolisan harus jujur bahwa keberadaanya adalah sebagai pengayom dan pembela masyarakat, jangan menjadi aparat yang memprovokasi apalagi mengambil keuntungan dari persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

"Kalau itu dijalankan, Insya Allah masyarakat aman. Karena pada dasarnya masyarakat Indonesia hormat kepada aparat penegak hukum. Jadi kalau ada aparat yang tidak hormat itu pasti karena ulah aparat itu sendiri, bukan karena kesalahan masyarakat," tutupnya. (***)