Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Demi Amankan Poin Hadapi Persija, Persita Lakukan Persiapan Matang
Sepakbola
23 jam yang lalu
Demi Amankan Poin Hadapi Persija, Persita Lakukan Persiapan Matang
2
Denlson Junior Siap Hadapi Laga Panas Lawan Persija
Sepakbola
23 jam yang lalu
Denlson Junior Siap Hadapi Laga Panas Lawan Persija
3
Mengenal Diri Bukan Mendiagnosis Diri, Pesan Fanny Ghassani dan Samanta Clara di IYS 2026
Kemenpora
7 jam yang lalu
Mengenal Diri Bukan Mendiagnosis Diri, Pesan Fanny Ghassani dan Samanta Clara di IYS 2026
4
Ambisi Madura United FC Putus Tren Positif PSM Makassar
Sepakbola
23 jam yang lalu
Ambisi Madura United FC Putus Tren Positif PSM Makassar
5
Mauro Jeronimo Harus Atur Kondisi Pemain Borneo FC Agar Tetap Kompetitif
Sepakbola
23 jam yang lalu
Mauro Jeronimo Harus Atur Kondisi Pemain Borneo FC Agar Tetap Kompetitif
6
Menpora Erick Serahkan Penghargaan Pemenang di IYS 2026
Kemenpora
7 jam yang lalu
Menpora Erick Serahkan Penghargaan Pemenang di IYS 2026
Home  /  Berita  /  DKI Jakarta

Ketua Komisi III DPR: Tim Panja Pastikan Akan Segera Panggil Polda Riau dan Menteri LHK

Ketua Komisi III DPR: Tim Panja Pastikan Akan Segera Panggil Polda Riau dan Menteri LHK
Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo. (istimewa)
Senin, 05 September 2016 14:16 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Tim Panja DPR dipastikan akan segera memangil Polda Riau Brigjen Supriyanto dan Menteri LHK, terkait dengan adanya Surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Polda Riau.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, Senin (05/09/2016) usai menggelar rapat dengan Kapolri di Komplek DPR/MPR Senayan Jakarta.

Dirinya menduga, ada kolerasi antara bungkamnya pihak istana dengan dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Polda Riau. Bamsoet menegaskan bahwa Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum Komisi III DPR RI berencana segera memanggil beberapa pihak terkait.

"Kita sedang susun agendanya, kemungkinan pekan depan dimulai dengan pemanggilan Polda Riau, perusahaan terkait termasuk Menteri LHK," jelasnya.

Komisi Hukum DPR menilai ada keganjilan dalam pengeluaran SP3 tersebut. Untuk itulah tidak alasan bagi tim Panja membiarkan masalah ini berlarut-larut.

"SP3 harus ada dasar. Alasan mereka tidak ada cukup bukti perusahaan lakukan pembakaran hutan. Ini perlu kita dalami. Polri harus tindak tegas pelaku pidana itu. Kami perlu kerjasamanya," pungkasnya. (***)

wwwwww