Menteri Asman: E-Government di Indonesia Harus Segera Dieksekusi

JAKARTA - Penerapan e-government di Indonesia masih memiliki tantangan tersendiri. Masih banyak instansi pemerintah yang belum mengimplementasikan e-government.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur terus mendorong agar penyelenggara pemerintah dapat mengoptimalkan e-government.

“E-government harus segera dieksekusi. Tidak hanya teori saja,” ujar Menteri Asman saat memberikan sambutan pada acara E-government Summit 2016 di Hotel Bedikara Jakarta, Selasa (06/09/2016).

E-government merupakan salah satu fokus program dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun dalam pelaksanaannya belum terintegrasi satu sama lain. "Saya tidak perlu memulai dari nol karena sudah banyak daerah yang mengimplementasi. Walaupun belum terintegrasi, yang sudah ada ini kita dorong saja. Saya mencoba mendalami kelebihan-kelebihan apa yang dapat diterapkan untuk nasional," kata Asman.

Penerapan e-government di beberapa daerah telah menunjukkan kesuksesan dalam administrasi pemerintah, salah satunya adalah dalam mengelola anggaran dengan menggunakan e-budgeting. Prinsip money follow program dapat diterapkan karena penganggaran lebih fokus pada program/kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. 

"Kota Bandung bisa menghemat 1 triliun dengan menghapus 1200 kegiatan. Selain itu, Pemprov DIY telah berhasil mengurangi jumlah kegiatan dari 3.200 kegiatan pada tahun 2014 menjadi hanya 800 kegiatan," ujar Asman.

Hasil dari penerapan e-government tidak lepas dari pelayanan publik. Bagaimana membuat masyarakat lebih mudah dalam menggunakan pelayanan. Teknologi merupakan salah satu alat untuk menerapkan e-government. Namun yang terpenting adalah melakukan proses bisnis yang lebih baik.

Menteri Asman akan menunjuk daerah untuk menjadi role model untuk mendorong penerapan e-government, sehingga instansi lain dapat belajar dan meniru. Dirinya akan mewajibkan seluruh instansi supaya menerapkan e-government. Menteri Asman akan menyiapkan reward and punishment untuk kebijakan ini.

Dalam membangun e-government, Indonesia menggandeng Republik of Korea dimana dalam penerapan e-government berada diperingkat pertama di dunia.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan informatika Rudiantara mengatakan bahwa banyak pelajaran dan pengalaman yang bisa digali dari Korea. "Kalau kita menemukan aplikasi yang bagus di korea kenapa tidak diterapkan di Indonesia," tukasnya.

Dubes Korsel untuk Indonesia Chao, Tai Young mengajak Indonesia untuk belajar bersama. Menurutnya, walaupun Korea menduduki peringkat pertama, namun sistem yang terbangun belum sempurna dan terus dalam perbaikan. "Apa yang menjadi permasalahan Korea jangan sampai dilakukan oleh Indonesia. Kita dapat bekerja bersama-sama dan bertukar pikiran satu sama lain," pungkasnya. (***)