Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Indonesia Tertinggal 0-1 dari China, Gregoria Sampaikan Permohonan Maaf
Olahraga
13 jam yang lalu
Indonesia Tertinggal 0-1 dari China, Gregoria Sampaikan Permohonan Maaf
2
Indonesia Tertinggal 0-2 dari China, Fadia/Ribka: Hasilnya Belum Sesuai
Olahraga
12 jam yang lalu
Indonesia Tertinggal 0-2 dari China, Fadia/Ribka: Hasilnya Belum Sesuai
3
Indonesia Gagal Juara Piala Uber 2024, Ester Sudah Tunjukkan Perlawanan Maksimal
Olahraga
8 jam yang lalu
Indonesia Gagal Juara Piala Uber 2024, Ester Sudah Tunjukkan Perlawanan Maksimal
4
Jalani Sosialisasi VAR, Skuat Pesut Etam Antusias
Olahraga
7 jam yang lalu
Jalani Sosialisasi VAR, Skuat Pesut Etam Antusias
5
Antusiasme Alberto Rodriguez Jajal Championship Series Lawan Bali United
Olahraga
7 jam yang lalu
Antusiasme Alberto Rodriguez Jajal Championship Series Lawan Bali United
6
Ciro Alves dan Pengorbanan Untuk Persib Bandung Catat Statistik Apik
Olahraga
7 jam yang lalu
Ciro Alves dan Pengorbanan Untuk Persib Bandung Catat Statistik Apik
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Teroris Indonesia Dibiayai Asing, DPP IMM: Pemerintah harus Tegas!

Teroris Indonesia Dibiayai Asing, DPP IMM: Pemerintah harus Tegas!
Ilustrasi
Sabtu, 10 September 2016 16:09 WIB
Penulis: Darma Putra
MEDAN -Laporan PPATK tentang adanya dana asing masuk ke Indonesia, dan untuk pendanaan terorisme merupakan jawaban atas kecurigaan publik selama ini. Kepala PPATK merilis negara-negara yang diduga menjadi asal suimber pendanaan jaringan terorisme di Indonesia.

Fitrah Bukhari, Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bidang Tabligh dan Kajian Keislaman, mengatakan terorisme di Indonesia memang sengaja diciptakan dan dipelihara pihak-pihak tertentu untuk menangguk untung.

"Banyak yang mendapat untung dari isu terorisme di tengah keawaman publik terhadap isu-isu teroris, dengan memanfaatkan phobia publik pada terorisme," kata Fitrah Bukhari, dalam rilisnya yang diterima GoSumut, Sabtu (10/9/2016).

Menurutnya di tengah laporan PPATK tersebut, terdapat temuan yakni Indonesia juga diduga menjadi jembatan guna mengirim pasokan dana bagi pembiayaan teroris di negara lain.

"Pemerintah dalam hal ini harus tegas. Pertama, PPATK harus bertindak dengan mengajukan pemblokiran rekening-rekening yang terbukti digunakan menjadi penyimpan dana operasional bagi gerakan-gerakan teroris," tambah mahasiswa Program Doktor Hukum UII.

PPATK juga melaporkan bahwa modus yang dilakukan pelaku salah satunya adalah melalui jalur pernikahan, kemudian membuka rekening lewat pasangan pelaku. Karenanya, Kementerian Agama perlu dilibatkan dalam pmberantasan terorisme.

"Hal ini harusnya dapat diantisipasi dengan meningkatkan pengawasan melalui KUA yang ada di kecamatan masing-masing," jelas Fitrah.

KUA dapat dilibatkan untuk melakukan mapping atau melaporkan pada pihak intelijen jika terdapat hal-hal yang mencurigakan di tengah-tengah masyarakat.

"Perlu mengoptimalkan KUA sebagai ujung tombak Kementerian Agama yang paling bersentuhan langsung dengan masyarakat," tandas Fitrah Bukhari.

Editor:Arif
Kategori:GoNews Group, Pemerintahan, Hukum, Umum
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/