Dinilai Pilkada Rawan Konflik, Gubernur Aceh Konsultasi ke Wiranto

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu melakukan pemetaan terhadap 101 daerah yang akan menggelar Pilkada 2017 melalui Indeks Kerawanan Pemilu. Pemetaan itu dilakukan untuk mendeteksi secara dini, dinamika persaingan dalam pemilihan kepala daerah. Hasilnya, Provinsi Aceh masuk dalam wilayah rawan konflik.

Berdasarkan hasil pemetaan itu, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, mendatangi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, untuk berkonsultasi. 

"Beliau sudah menerima semua yang menyangkut banyak perkara, terutama soal Pilkada, perbatasan, dan regulasi yang banyak belum tuntas. Beliau sudah catat semua untuk disampaikan kepada kementerian terkait," kata Zaini di kantor Menkopolhukam, Jakarta, Kamis, 15 September 2016.

Zaini mengakui, masih ada beberapa permasalahan terkait persiapan Pilkada serentak 2017 di Aceh. Saat ini Pemerintah Aceh terus mengupayakan penyelesaian, sebelum masa pendaftaran calon gubernur resmi dibuka.

"Ada satu daerah Aceh Timur, ini mungkin sebentar lagi akan selesai, itu tentang pelantikan KIP (Komisi Independen Pemilihan). Di Aceh namanya KIP, kalau daerah lain namanya KPUD, itu yang belum selesai. Ini yang sedang dipikirkan penyelesaiannya," ujarnya menambahkan.

Mantan Menteri Luar Negeri Gerakan Aceh Merdeka ini menambahkan, Wiranto, memintanya untuk menyelesaikan permasalahan itu secara damai.

"Seperti kata beliau, kita harus win-win solution, bukan win and lose. Kita mencari mana yang terbaik, yang kita bisa bersama. Kalau yang satu menyalahkan yang lain ya tidak bisa," ujarnya. 

Zaini enggan menjelaskan mengenai ada tidaknya penambahan kekuatan pengamanan, mengingat Aceh masuk daerah rawan sesuai Indeks Kerawanan Pemilu yang dikeluarkan Bawaslu. Namun, dia memastikan sudah ada kesepakatan antara pemerintah Aceh dengan Menkopolhukam.

"Secara persiapan kita akan menambah lagi. Kalau menyangkut yang lain yang diperlukan. Beliau memberi jawaban bukan langsung, karena beliau menteri koordinator.”