Kisruh Soal Wasit, Tim Karate DKI Jakarta Ancam Walkout

BANDUNG - Ketua Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Karate Indonesia (Forki) DKI Jakarta, Dody Rahmadi Amar melakukan protes keras terkait penyediaan wasit juri yang bertugas dalam memimpin pertandingan dengan penggunaan sistem teknologi komputer cabang karate PON XIX Jawa Barat 2016. Bahkan, dia mengancam menarik Tim Karate DKI Jakarta.

"Tim DKI Jakarta akan walkout jika panitia penyelenggara dan Panitia Besar (PB) PON mengabaikan surat protes yang kami layangkan," kata Dody saat berbincang dengan GoNews.co, Senin (19/09/2016) di Bandung.

Dalam surat resmi yang ditembuskan kepada Ketua Umum PB FORKI, Ketua Umum PB PON, Gubernur DKI Jakarta, Ketua Umum KONI Pusat dan Ketua Umum FORKI DKI Jakarta disebut ada tiga poin tuntutan. Pertama, meminta mengganti sistem penyediaan pengundian wasit dan juri yang akan memimpin pertandingan dengan sistem manual.

Kedua, memohon agar anggota dewan wasit dari Jawa Barat untuk tidak ditempatkan pada Tatami Manajer (TM). Serta meminta agar pada saat atlet DKI bertanding tidak menggunakan wasit/juri dari tuan rumah supaya tidak menimbulkan ketidakobyektifan dan merugikan tim lain, khususnya DKI Jakarta.

Selain DKI Jakarta, Dody mengatakan, sejumlah Pengprov Forki lain juga mengajukan keberatan serupa. Sebut saja Maluku, Sulawesi Selatan, Papua, dan Banten.

Jika kebijakan PB Forki itu tetap dijalankan,  Dody mengaku khawatir saat pertandingan PON 2016 Jabar berlangsung dengan memperebutkan 16 medali emas, akan banyak protes yang terjadi karena hasil pertandingan yang tidak adil.

"Kami merasa dicurangi sejak awal, bahkan sejak Pra PON. Jika sampai malam ini belum ada tanggapan dari panpel maupun PB PON, kami akan walkout dari gelaran PON," tegasnya. ***