Upaya Polarisasi KemenLHK Merangkul KPK Cukup Bijak, Elviriadi: Tapi Jangan Puas Sampai di Situ

SELATPANJANG - Pakar lingkungan Elviriadi SPi MSi menilai KementerianLHK upaya polarisasi dengan merangkul KPK cukup bijak. Namun, KemenLHK disarankan agar tidak puas sampai di situ.

"KemenLHK dapat meminta komitmen tertulis Gubernur Jambi, Sumsel, Riau, Kalimantan, para kepala Dishut, kepala BLH, terkait agenda aksi tuntaskan Karhutla. Ini harus selalu dihebohkan, direvitalisasi, disegarkan terus, gelontorkan ide ide, pembaharuan atau seruan, Dibuat fakta integritas, dan moving, progresif serta revolusioner," kata Elviriadi ketika membahas upaya Menteri Siti dalam menanangi Karhulta di Indonesia, Senin (19/9/2016).

Disampaikan Dosen UIN Suska Riau yang sudah keliling dunia menyampaikan makalah lingkungan ini lagi, dalam hal penangan Karhutla, pemerintahan Jokowi terkesan dan amat kentara bermain 'dua kaki'. Dimana, Menteri Siti dibiarkan menerobos mafia gambut, di sisi lain Menteri perdagangan dan Menteri Ekonomi mempermudahkan izin HGU, hanya selama 5 hari.

Dalam hal penanganan masalah Karhutla, masih menurut Elviriadi, Menteri Siti terlihat cukup serius walau hanya dapat dukungan simbolik dari presiden. Sayangnya, Menteri Siti tidak mentransformasikan sense of crisis nya ke strukur vertikal yang berada di bawah (nya). Pusat Pembangunan LH Ekoregion Sumatra yang terletak di Pekanbaru, seharusnya sudah meyediakan database gambut yang terbakar hebat di Jambi, Palembang dan terutama Riau. Berikut nama dan status perusahaan yang bercokol di atasnya. "Begitu juga PPLH Ekoregion Kalimantan dan Papua," kata Elviriadi.

Sementara, hingga saat ini birokrasi di bawah Menteri Susi selalu hanya terkesan bisnis as ussual (biasa biasa saja, red), tidak teraliri spirit dan agenda krusial komandannya. Kalau birokrat vertikal kemenLHK ini progresif, merangkul stakeholders gerakan sipil, merumuskan langkah dan strategi dengan cepat, maka itu sudah cukup. "Maksudnya cukup untuk menakutkan pengusaha dan Karhutla akan tamat di 2016," ujarnya lagi.

Menurut Elvi juga, daya tahan ideologis sangat diperlukan dalam penanganan soal-soal kenegaraan. Publik pun terus sabar menunggu apakah presiden Jokowi masih terkesan bermain dua kaki, atau menuntaskan Karhutla dengan memback up kemenLHK yang kesepian.

"Yang penting sekali, masyarakat Riau jangan diam. Sebab, yang akan makan asap tiap tahun kita semua," kata pria bertubuh tambun itu.

Dikatakan Elviriadi juga, seharus Presiden Jokowi menunaikan janji nawacitanya dengan mendukung penuh Menteri Siti. Sebab, saat ini publik menunggu statement tegas Jokowi soal skema Karhutla, polemik-polemik keterlibatan korporasi dan mengerahkan MA, KPK, Polri, secara massif dan terstrukur. "Tapi bukan untuk memadamkan api, lho!," kata Elviriadi lagi. ***