DPRD Riau Diskusi Prosedur Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Sesuai Peraturan

PEKANBARU - Anggota DPRD Provinsi Riau mengikuti kegiatan diskusi dan sosialisasi prosedur perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari di Hotel Labersa, Siak Hulu, Kampar, dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi, Jumat (23/9/2016).

Dikatakan Wakil Ketua DPRD Riau H Sunaryo, diskusi bertajuk diseminasi atau sosialisasi ini dalam rangka untuk menyamakan persepsi sistem penganggaran daerah antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Kegiatan ini diharapkan memberikan pemahaman tata cara perencanaan anggaran dan perencanaan anggaran agar tak menyalahi aturan dan berdampak pada kasus hukum.

"Kami berharap Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini pak Sekda juga turut mengikuti kegiatan ini. Agar apa yang kita rencanaan memiliki kesamaan persepsi dalam mewujudkan pembangunan di Riau. Jangan nanti dewan bikin acara, Sekda juga bikin acara, sehingga tidak nyambung," kata Sunaryo.

Dia menginginkan agar antara dewan dan Pemda bisa seiring sejalan dan sepahaman dalam merencanakan kegiatan dan anggaran yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat Riau.

Selama ini diakuinya, komunikasi antara DPRD Riau dengan Pemprov Riau dalam hal penganggaran, kurang maksimal. Ini terbukti, banyaknya pokok-pokok pikiran anggota dewan yang tidak diakomodir dalam APBD Riau.

Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi mewakili Gubernur pada pembukaan kegiatan itu menyebutkan, diseminasi atau sosialisasi perencanaan kegiatan dan anggaran sangat penting untuk memperjelas sistem kerja kegiatan dan anggaran berbasis kinerja.

"Setiap daerah dapat melakukan tugas, pokok dan pungsi dalam menjalankan roda pemerintahan. Legislatif sebagai lembaga pengawasan juga berperan mengajukan dan mengusulkan anggaran. Karena itu perlu kesamaan persepsi dalam penganggarannya," ujar.

Ahmad Hijazi mengatakan, setiap anggaran yang dianggarkan mesti melalui proses yang transparan, akuntabilitas serta profesionalisme, tidak boleh ditutup-tutupi.

"Sinkronisasi dengan legislatif sangat diperlukan. Perlu diketahui kaidah-kaidah dalam penyajian anggaran mesti dilakukan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Pastinya menguntungkan masyarakat banyak," jelasnya.

Untuk menyamakan persepsi, pihaknya akan mengutus enam SKPD yang memiliki anggaran besar dalam APBD Riau. Seperti Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan lainnya.

Kegiatan sendiri menghadirkan narasumber dari Kemendagri T. Aliman Siregar, Kemenkeu RI Slamet Riyadi, Msi, BPK RI Aulia Rahmat, Kanwil DJP Riau Maryaldi serta beberapa kepala satuan kerja daerah.***