Presiden Perlu Putuskan Menteri ESDM yang Baru

JAKARTA - Presiden Joko Widodo belum menetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru pengganti Archandra Tahar yang diberhentikan, karena Dwi Kewarganegaraan.

Ferdy Hasiman dari Peneliti dari Alpa Research Database Indonesia menilai Presiden Joko widodo harus segera menunjuk menteri ESDM yang baru.

Untuk sementara waktu, Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menjabat sebagai Plt menteri ESDM, sampai presiden menunjuk menteri ESDM baru dalam waktu yang tak ditentukan.

Dengan begitu kata dia, tugas berat diemban menteri Luhut. Luhut harus melakukan koordinasi lintas kementerian di sektor maritim (Kementerian Kelautan, ESDM, Perhubungan dan Pariwisata). Padahal, kementrian ESDM sendiri memiliki tugas yang amat berat.

Menteri ESDM harus berurusan dengan minyak dan gas (Dirjen Migas), mineral dan batubara (Dirjen Minerba), listrik (Dirjen Listrik) dan energi baru terbarukan (Dirjen EBTKE). Masih ada Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan BPH Migas yang bertugas melakukan pendistribusian BBM dan penanangan pipa Migas.

Ini bukan tugas mudah, tetapi memerlukan fokus dan energi besar. Luhut sendiri dalam pemberitaan media merasa capai jika semua urusan di kementerian ESDM harus ditanggungnya. Itu artinya, Presiden harus cepat memilih menteri ESDM baru.

Plt tak bisa memutuskan proyek-proyek strategis. Proyek dan kebijakan strategis hanya bisa diputuskan jika presiden Jokowi sudah memilih menteri ESDM baru. Banyak proyek-proyek strategis yang membutuhkan keputusan cepat dari menteri ESDM baru.

Proyek-proyek itu seperti, proyek blok Masela-Maluku, proyek Indonesian Deep Water (IDD) milik Chevron Pacific di Makasar Strait. Dua proyek itu sangat besar dan memiliki investasi hampir di atas US$25 miliar. Percepatan dua proyek itu saja bisa membantu pertumbuhan ekonomi dan bisa membantu menguruangi deficit gas.

Bukan hanya itu, menteri ESDM baru juga penting untuk melanjutkan atau meneruskan proses renegosiasi kontrak dengan perusahaan-perusahaan tambang besar, seperti Freeport Indonesia, Newmont Nusa Tenggara, Nusa Halmahera Mining dan PT Vale Indonesia.

Selain itu, dengan perusahaan batubara besar, seperti PT Bumi Resources Tbk, Adaro Resources dan sederet perusahaan batubara lainnya. Renegosiasi kontrak dengan perusahaan tambang, terlihat lamban. Maka,  Jokowi perlu memutuskan dengan segera menteri ESDM baru.

Menteri ESDM baru diharapkan bukan partisan partai politik, bukan juga utusan kelompok pebisnis tertentu, apalagi bagian dari mafia migas. Menteri ESDM baru harus orang yang benar-benar bersih, agar dia mampu memberantas mafia migas dan mafia minerba. (rls)