'Go Digital' Kali Pertama di Indonesia, Lampung Salurkan Pupuk via Online

LAMPUNG - Gubernur Lampung M Ridho Ficardho membuat terobosan dengan menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani secara online.

"Pola penyaluran secara online ini yang kali pertama di Indonesia," kata Lena Rakyanti, kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Lampung.

Menurut Rakyanti, terobosan diluncurkan 6 Mei 2016. Saat uji coba, katanya terdapat beberapa kendala, tapi terobosan ini diminati banyak petani.

Penyaluran tahap pertama, berdasarkan billing system, dilakukan di Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Petani yang terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) membeli pupu secara oline melalui Bank Lampung.

Pesanan petani terhubung ke PT Pusri dan PT Petrokimia Gresik, dua distributor pupuk. Pesanan diantar distributor ke petani.

Jenis pupuk yang bisa dipesan secara online adalah urea, NPK, SP-36, dan organik. Hingga Hingga September 2016, penyaluran pupuk online mencapai 626,18 kilogram urea, 509,16 kilogram NPK, 26,51 kilogram SP-36, dan 13,2 kilogram pupuk organik, dengan total tebusan Rp 2,5 miliar."Penebusan ini menunjukkan penyaluran sistem online berjalan. Kami hanya membenahi beberapa masalah agar pesanan online bisa diterapkan di seluruh Lampung," kata Rekyanti.

Lampung termasuk yang terbesar mendapat alokasi pupuk bersubsidi. Hingga Agustus 2016, penyaluran pupuk bersubsidi di Lampung mencapai 123 ribu ton urea, 32,8 ribu ton SP-36, 112 ribu ton NPK, 9,6 ribu ton ZA, dan 8,4 ribu ton pupuk organik. Besarnya alokasi membuat penyaluran pupuk menjadi incaran oknum untuk diselewengkan ke sektor perkebunan.

Sektor pertanian adalah yang kali pertama dibenahi Gubernur Ridho Ficardho. Ia mendesak semua pihak tidak lagi menyelewengkan pupuk, dan menyebabkan kelangkaan. "Gubernur Ridho mendukung penerapan sistem ini di seluruh Lampung," kata Rekyanti.

Rencananya, pada 20 Oktober mendatang Provinsi Lampung, bersama Kementerian Pertanian, akan mengevaluasi terobosan ini. Beberapa kendala yang harus diatasi adalah, distributor dan kios belum membuka rekening di Bank Lampung sehingga memperlambat pembayaran. (*/dnl)