Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Garuda Indonesia Tegaskan Tak Tolerir Pelanggaran Aturan Keselamatan Penerbangan
Umum
19 jam yang lalu
Garuda Indonesia Tegaskan Tak Tolerir Pelanggaran Aturan Keselamatan Penerbangan
2
Kondisi Langka, Mahasiswi Cantik Ini Menopause pada Usia 6 Tahun
Kesehatan
18 jam yang lalu
Kondisi Langka, Mahasiswi Cantik Ini Menopause pada Usia 6 Tahun
3
Rasulullah Mengingatkan, Ini 3 Musuh Utama Umat Islam
Umum
19 jam yang lalu
Rasulullah Mengingatkan, Ini 3 Musuh Utama Umat Islam
4
Kemendagri Apresiasi Unjuk Rasa Otsus Papua oleh FMPI dan Dorong Pertemuan Lanjutan
Pemerintahan
18 jam yang lalu
Kemendagri Apresiasi Unjuk Rasa Otsus Papua oleh FMPI dan Dorong Pertemuan Lanjutan
5
Mahasiswi S2 Tewas Tergantung di Rumah Pacar, Ternyata Tengah Hamil Muda
Peristiwa
18 jam yang lalu
Mahasiswi S2 Tewas Tergantung di Rumah Pacar, Ternyata Tengah Hamil Muda
6
Delapan Warga Lengayang Pesisir Selatan Terinfeksi Corona
Kesehatan
17 jam yang lalu
Delapan Warga Lengayang Pesisir Selatan Terinfeksi Corona
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Sektor Pertanian Jadi Fokus Pemerintah Guna 'Menggejot' Kedaulatan Pangan

Sektor Pertanian Jadi Fokus Pemerintah Guna Menggejot Kedaulatan Pangan
Ilustrasi. (net)
Selasa, 18 Oktober 2016 21:41 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Dalam upaya menggenjot program kedaulatan pangan, Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi akan memfokuskan sektor pertanian di desa. Alasanya masyarakat Indonesia hampir 80 persen yang berada di Pedesaan mayoritas petani.

Hal ini diungkapkan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Sandjojo melalui keterangan tertulisnya yang diterima GoNews.co, Selasa (18/10/2016) malam.

Menurutnya, potensi tersebut memungkinkan bagi desa untuk menjadi motor penggerak ekonomi nasional. "Desa harus fokus. Program 'one village one product' (OVOP/satu desa satu produk) bisa menciptakan skala produksi sehingga sarana pascapanen bisa masuk," kata Eko.

Masih kata Eko, kemajuan negara akan memberikan dampak terhadap ketahanan pangan. Dalam hal ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berperan sebagai penyalur pangan sehingga membuat harga pangan menjadi terkendali.

Di sisi lain, BUMDes juga bisa membentuk sarana pascapanen melalui bantuan pihak swasta. Eko menjanjikan bila pihak swasta masuk ke pascapanen, maka PPh (pajak penghasilan) mereka akan dikurangi 10-15 persen.

"Presiden Joko Widodo memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola ekonominya. Tahun ini, pemerintah pusat mengucurkan Dana Desa sebesar Rp46,9 triliun, dan ini tiap tahun akan terus bertambah. Dana tersebut, salah satunya, adalah membentuk BUMDes," paparnya.

Masih kata Eko, Desa memiliki potensi besar untuk menjadi desa mandiri. Hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan para kepala daerah. Mulai dari gubernur, wali kota/bupati hingga camat dan lurah. "BUMDes yang ditangani BUMN geraknya cepat. Rencana ke depan, kami akan membentuk induk (holding) BUMDes dengan BUMN," tukasnya.

Sebagai informasi, Kemendes memiliki wadah untuk perguruan tinggi, yaitu Forum Pertides (Perguruan Tinggi untuk Desa). Ada sekitar 40 ribu mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang masuk pedesaan. ***


wwwwww