Kata Sri Mulyani, Negara Hancur Karena Kutukan Sumber Daya Alam

JAKARTA - Beberapa negara dinobatkan sebagai negara dengan berpenghasilan kelas menengah dalam beberapa waktu terakhir. Ada yang berhasil, namun ada juga yang harus berakhir buruk.

Negara gagal, kecenderungan adalah negara yang memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah. Demikianlah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Nahdlatul Ulama (NU) di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Sabtu (19/11/2016).

Sri Mulyani mengamati ini secara lebih luas ketika masih bekerja di Bank Dunia. Negara yang sukses di antaranya adalah Korea Selatan, Singapura, Israel, Irlandia. Sedangkan yang gagal adalah Brazil, Meksiko dan Afrika Selatan."Yang gagal itu kira-kira penyebabnya pertama, anehnya yang national resources-nya melimpah," ujarnya.

Seringkali kelompok negara tersebut tidak bisa memanfaatkan SDA menjadi kekuatan ekonomi jangka panjang. Sebut saja minyak, batu bara, emas dan hasil alam lainnya. Tanpa pengelolaan yang baik maka SDA tersebut hanya akan mengandalkan harga yang berlaku secara Internasional. kadang bisa naik, bisa turun drastis.

"Biasanya dia kepleset karena merasa SDA-nya tinggi, dia jadi leha-leha. Bahkan menjadi sembrono," tegas Sri Mulyani.

Tidak jarang yang kemudian negara tersebut diramaikan dengan kasus korupsi hingga perang. Sri Mulyani menyebutkan bahwa SDA akan menjadi kutukan bagi negara yang tidak mampu mengelola dengan benar.

"Lihat Afrika kurang apa SDA kayanya luar biasa, tapi dia tidak mampu tumbuh tinggi karena berbagai faktor tadi. Kemampuan mengelola SDA secara cerdas dengan tata kelola yang baik itu menjadi terbatas. Bahkan muncul konflik, perang, korupsi," ungkapnya.

"Jadi ini menjadi disaster. Makanya dalam text book economy selalu disebutkan, natural resources itu bahkan jadi sumber kutukan,bencana. Seperti kalau resource bukannya anda punya resource bikin bahagia malah dia mendapat kutukan kerena tidak mampu mengelola," jelas Sri Mulyani.

Indonesia harus hindari kutukan. Hal ini yang kemudian menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Sebagai negara kelas berpendapatan menengah yang kaya akan SDA harus mencari celah agar tidak terkena kutukan. Indonesia masih memiliki kesempatan hingga 2030. Periode tersebut, menurut Sri Mulyani sebagai titik penurunan produktivitas masyarakat Indonesia.

Sebab anak muda di periode sekarang akan menua. Jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan anak muda di zaman tersebut."Kita ada dalam late comer, atau yang datang belakangan kita bisa belajar dari mereka yang duluan gagal dan berhasil," tegasnya.

Indonesia memiliki perjalanan panjang dalam naik turunnya ekonomi. Pada 1980-an, adalah masa kejayaan Indonesia mengelola minyak. Hasil yang besar dialihkan untuk pendidikan dan kesehatan. Begitu juga dengan yang terjadi ketika harga komoditas meningkat tajam di periode 2000an.

Ada sedikit kelengahan dalam periode lonjakan harga komoditas, yaitu tidak berkembangnya industri manufaktur. Terutama untuk pengolahan hasil tambang. Sehingga reformasi dilakukan dan menciptakan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi.

"Jadi persoalannya bukan kita tidak mampu atau tidak punya pengalaman," ujarnya.

Norwegia, kata Sri Mulyani menjadi salah satu negara yang mampu mengelola SDA dengan benar. Norwegia penghasil minyak dan gas bumi dan menjadi sumber ekonomi dalam jangka panjang. "Norwegia memperlakukan minyaknya sebagai suatu sektor yang dia tidak mau terpengaruh negatif. Jadi dia mengatakan, setiap barel yang keluar dari tanahnya itu dalam bentuk minyak harus masuk ke tabungan. Saya mau membuat ekonomi saya tidak tergantung pada itu. Ini untuk tabungan masa depan. Sehingga dia bisa menciptakan ekonomi yang sehat," pungkasnya.

Beruntunglah Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang kreatif. Di mana mampu mencapai solusi ampuh ketika sedang terdesak atau mengetahui kekurangannya. Ini sebagai optimisme agar Indonesia bisa menjadi negara maju. Di samping juga membenahi internal pemerintah menjadi lebih bersih.

"Di banyak negara pemerintah menjadi sumber masalah. Karena dia bisa jadi pusat birokrasi yang efisien, korupsi dan sebagainya yang tidak mempermudah ekonomi. Oleh karena itu, kita perlu menghindari itu," imbuhnya. ***