IMM Aceh Minta Presiden Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Myanmar

BANDA ACEH - Kondisi masyarakat muslim etnis Rohingya di Myanmar, ibarat roti yang disajikan di atas meja sebagai bahan santapan masyarakat lainnya. Mereka dibiarkan menjadi korban selama belasan, bahkan puluhan tahun.

"Aung San Suu Kyi, yang dikenal sebagai seorang aktivis pro demokrasi Myanmar dan pemimpin partai NLD dan peraih nobel perdamaian seolah tak berdaya di saat puluhan ribu umat muslim Rohingya diperkosa bahkan dibunuh," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Aceh, Mizan Aminuddin, Rabu (23/11/2016). 

Baca juga

Gagal Melindungi Rohingya, Asean Bubarkan Saja

IKAT Aceh Serukan Qunut Nazilah untuk Rohingya

Dirinya meminta penghargaan perdamaian yang diterima oleh Suu Kyi agar dicabut. "Jika jabatannya sebagai salah satu pejabat penting dan tak memberikan pengaruh apa-apa disaat kondisi di Myanmar sekarang ini, tentu perlu dipertanyakan atas nobel perdamaian yang diperolehnya, lebih baik dicabut sekalian," lanjut Mizan.

Mizan menilai, kasus pembantaian masal yang terjadi di sana sangat tidak bisa ditolerir, karena di luar batas rasa kemanusiaan. "Mewakili umat muslim, kami mengutuk keras atas kebiadapan yang terjadi di Myanmar saat ini, kami mensinyalir pemerintah setempat ingin menghilangkan umat muslim secara terang-terangan dan itu sangat tidak manusiawi," ucapnya. 

Baca juga

Ini Nama-nama Imigran Rohingya yang Masih Menetap Di Aceh Utara

HAM Burma: Ini Kejahatan Perang dan Pemusnahan Etnis Rohingya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dinilai juga perlu untuk menyurati Presiden Jokowi agar mengambil langkah-langkah konkrit. "Mungkin Pak Presiden Jokowi belum tau atau lupa, jadi perlu disurati atas nama rakyat Aceh melalui DPR Aceh, DPD RI dan DPR RI yang mewakili Aceh di Senayan, agar Pak Presiden mengambil langkah-langkah kongkrit yang dapat menghentikan kondisi saat ini di Myanmar." ujar Ketua DPD IMM Aceh.

Ia menambahkan, jika kehadiran Indonesia tidak dianggap oleh pemerintah Myanmar, maka diharapkan Presiden Jokowi memutuskan hubungan diplomasi dengan Myanmar. "Jika kehadiran pemerintah Indonesia tak didengar, lebih baik putuskan saja diplomasi dengan Myanmar kalau perlu diusir sekalian kedutaan mereka." tutup Ketua DPD IMM Aceh, Mizan Aminuddin‎.