Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Gibran Tinggalkan Kursi Wapres, Ini Rincian Uang Pensiun dan Rumah Dinas yang Menantinya
Nasional
21 jam yang lalu
Gibran Tinggalkan Kursi Wapres, Ini Rincian Uang Pensiun dan Rumah Dinas yang Menantinya
2
Prabowo Bahas Konsekuensi Konstitusional di Istana Usai Wapres Gibran Resmi Mengundurkan Diri
Nasional
21 jam yang lalu
Prabowo Bahas Konsekuensi Konstitusional di Istana Usai Wapres Gibran Resmi Mengundurkan Diri
3
Menko Kumham Yusril Ungkap Isi Surat Mundur Wapres Gibran Hanya Lima Paragraf
Nasional
21 jam yang lalu
Menko Kumham Yusril Ungkap Isi Surat Mundur Wapres Gibran Hanya Lima Paragraf
4
Gibran Rakabuming Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR RI, Proses Pengganti Wapres Segera Bergulir
Nasional
23 jam yang lalu
Gibran Rakabuming Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR RI, Proses Pengganti Wapres Segera Bergulir
5
NOC Indonesia Buka Peluang Pendidikan Internasional Bagi Atlet Melalui Program ISA
KOI
17 jam yang lalu
NOC Indonesia Buka Peluang Pendidikan Internasional Bagi Atlet Melalui Program ISA
6
Eksekusi Putusan Mahkamah Agung, Kemendikdasmen Tarik Surat Keterangan Ijazah Luar Negeri Wakil Presiden Gibran
Nasional
23 jam yang lalu
Eksekusi Putusan Mahkamah Agung, Kemendikdasmen Tarik Surat Keterangan Ijazah Luar Negeri Wakil Presiden Gibran
Home  /  Berita  /  Badminton

Dadang Rusdiana: Sebaiknya Setya Novanto Tak Usah Kembali ke DPR, Makin Rusak Citra DPR

Dadang Rusdiana: Sebaiknya Setya Novanto Tak Usah Kembali ke DPR, Makin Rusak Citra DPR
Politisi Hanura yang juga Anggota DPR RI, Dadang Rusdiana. (istimewa)
Jum'at, 25 November 2016 21:19 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Partai Golkar melalui fraksinya di DPR sudah memutuskan Setya Novanto untuk kembali menduduki jabatan Ketua DPR, mengambil alih dari pimpinan yang saat ini yaitu Ade Komarudin.

Namun Anggota DPR RI, Dadang Rusdiana berpendapat, kembalinya Setya justru akan memperburuk citra DPR.

"Sebaiknya Setnov tidak kembali ke DPR, bisa makin rusak citra DPR nantinya. Beliau kan sudah mengundurkan diri karena pelanggaran etika, bahkan dari Golkar sendiri sudah menyatakan pelanggaran berat, apa kata orang kalau tiba-tiba menjadi Ketua DPR kembali," ujar Dadang, Jumat (25/11/2016) malam di Jakarta.

Kalaupun ada keputusan MK yang menyatakan bahwa alat rekaman tdk bisa menjadi alat bukti kata Dadang, itu hanya bersifat pendekatan prosedural. "Pada kenyataannya pertemuan "Papa minta saham " itu kan ada," jelasnya.

Jadi kata dia, Golkar harus mau mengorbankan kepentingan politiknya untuk kepentingan lembaga DPR. "Sudahlah kan Akom juga kader Golkar yang baik, buat apa cari polemik baru. DPR harus kerja keras memperbaiki citra, mengoptimalkan fungsi-fungsinya, bukan sibuk bolak balik dengan urusan pergantian ketua, sepertinya tumpul nurani kita ini," pungkasnya. ***

wwwwww