Resahkan Wisatawan, Wagub Sumbar Minta Premanisme di Objek Wisata Dibersihkan

PADANG - Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit meminta bupati dan wali kota di provinsi itu membersihkan praktik premanisme di kawasan objek wisata seperti parkir liar, penjualan makanan dengan harga mencekik hingga pungutan liar.

"Pariwisata tidak akan pernah maju jika kepala daerah tidak berani menertibkan premanisme, harus berhadap-hadapan dan lakukan penertiban," kata dia di Padang, Senin, (12/12/2016).

Ia menyampaikan hal itu pada fokus grup diskusi dengan tema Memanfaatkan Peluang Ekonomi dari Pariwisata di Sumbar yang diselenggarakan Association of Sales Travel Indonesia (Asati) Sumatera Barat.

Menurut dia, para pelaku premanisme di objek wisata sudah menjadi momok yang harus dibersihkan dan ditertibkan. "Saya punya pengalaman ketika jadi Bupati Pesisir Selatan pada awalnya pendapatan asli daerah dari kawasan Carocok hanya Rp40 juta per tahun, kemudian kami tata akhirnya naik menjadi Rp1,6 miliar pada 2013 dan 2014 naik hingga Rp3 miliar," katanya.

Ia menceritakan pernah bertemu seseorang yang mengaku harus lima kali membayar parkir saat berkunjung ke Bukittinggi akibat ulah premanisme, namun sekarang sudah ditertibkan. "Bahkan saya sendiri ketika sudah menjadi Wakil Gubernur datang ke Pantai Air Manis Padang juga kena peras harus bayar Rp5 ribu," katanya.

Ia menyampaikan jika para kepala daerah mau sebenarnya pencari pendapatan asli daerah dari pariwisata jauh lebih mudah syaratnya benahi objeknya. "Masing-masing daerah cukup kembangkan satu saja, tidak perlu banyak, provinsi siap bantu pendanaan 40 persen," ujarnya.

Nasrul mengatakan saat ini kewenangan pengembangan pariwisata ada di tangan bupati dan wali kota, provinsi tidak bisa berbuat banyak jadi kalau ingin maju kuncinya ada pada kepala daerah. Sementara pegiat pariwisata Andrinof Chaniago mengatakan peluang Sumbar ada pada pariwisata karena bisa menggerakkan ekonomi.

"Jika ada penambahan kunjungan wisatawan mancanegara 100 ribu orang saja dan masing-masingnya berbelanja Rp10 juta akan ada penambahan uang masuk Rp1 triliun ke Sumbar," ujarnya yang pernah menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas.

Selain itu kata dia, pariwisata akan mendorong masyarakat untuk hidup tertib , bersih ramah dan santun serta menjaga lingkungan. "Kalau alam rusak, warga tidak bersih mana mau wisatawan datang," ujar dia.

Sedangkan Ketua DPD Asati Sumbar Ade Nusyirwan mengatakan kunci pengembangan pariwisata adalah kegigigan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dengan memberdayakan kearifan lokal masyarakat setempat. ***