BPD dan Pemerintah Desa Tak Akur, Komisi I DPRD Inhil Turun Tangan

TEMBILAHAN- Tak harmonisnya hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa Mumpa sampai ke telinga DPRD Inhil, hingga akhirnya Komisi I menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (12/1/2017).

RDP dipimpin Ketua komisi I DPRD Inhil HM Yusuf Said, dan turut dihadiri Dinas PMPD , Inspektorat, Camat Tempuling, dan beberapa kepala desa yang ada di kecamatan Tempuling.

Yusuf Said menuturkan, permasalah antara BPD dan Pemerintah Desa Mumpa seharusnya tidak sampai ke DPRD Inhil, cukup diselenggarakan di tingkat kecamatan saja.

''Permasalahannya sebenarnya bisa diatasi cukup di tingkat kecamatan,'' sebut Politisi Partai Golkar ini.

Permasalahan yang terjadi ini, dikatakannya harus dirunut secara mendalam agar tidak terjadi pelanggaran.

''Semoga konflik seperti ini tidak terjadi di desa lainnya,'' lanjutnya.

Pembenahan dikatakan Yusuf Said harus dilakukan, agar BPD dan Pemerintah Desa bisa bekerja bersama-sama.

''Harus ada pembenahan, agr kerjanya bisa bersinergi dan sinkron dengan pemerintah desa,'' tukas HM Yusuf Said.***#INHIL