Jokowi Beri Waktu pada Panglima TNI Satu Bulan!

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar gelar pasukan TNI juga memperhatikan perubahan paradigma pembangunan nasional yang tidak lagi bersifat Jawasentris, tapi harus Indonesiasentris.

“Dalam dua tahun terakhir, kita fokus untuk mempercepat pembangunan pinggiran, membangun kawasan timur, kawasan perbatasan dan pulau-pulau terdepan Indonesia. Kita juga ingin pembangunan dilakukan lebih merata, sehingga mengatasi kesenjangan antarwilayah, terutama kawasan barat dengan kawasan timur Indonesia,” kata Jokowi dalam rapat terbatas Sinkronisasi Gelar TNI dengan Pembangunan, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (12/1) siang.

Jokowi mengemukakan, sebagai negara kepulauan dengan rentang geografis yang luas, penempatan gelar pasukan TNI, khususnya di titik paling utara sebelah timur, di titik utara sebelah barat, di titik selatan bagian timur, di titik selatan barat dirasa masih kurang.

Padahal titik-titik tersebut bukan hanya merupakan wilayah terluar dan terdepan dari NKRI, tapi juga wilayah-wilayah yang sangat potensial untuk tumbuh menjadi pusat-pusat penggerak ekonomi nasional, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Presiden menekankan, agar TNI lebih siap dalam menghadapi corak peperangan masa depan di tengah kondisi geografis khas negara Indonesia, yaitu sebagai negara kepulauan. Jokowi mengatakan, rakyat di pinggiran harus ikut merasakan kehadiran negara, sehingga mereka merasa semakin bermartabat, serta semakin bangga menjadi warga Indonesia.

Sejalan dengan itu, Jokowi pun memberikan waktu satu bulan kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk melakukan pendalaman dan memantapkan konsep gelar pasukan TNI.

“Ini adalah hal yang strategis, baik untuk kepentingan pertahanan jangka panjang,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada wartawan usai ratas.

Menurut Seskab, Presiden Jokowi memberikan atensi penuh agar konsep gelar pasukan TNI memperhatikan perubahan paradigma pembangunan nasional.

“Negara yang seluas ini, tidak bisa dijaga hanya dari Jawa, perlu ada tempat-tempat yang kemudian memperkuat, dan sekaligus juga ada semacam untuk menjaga kebinnekaan,” jelas Pramono. (setkab/jpnn)